"
"Ini kewenangan seorang menteri yang tidak diawasi oleh kabinet. Menteri terkait membuat keputusan sendiri dan perdana menteri tidak dapat mengarahkan menteri," jelas Morrison.
"
"Saya selalu menghormati peran Menteri Keith sebagai pembuat keputusan. Jika saya ingin menjadi pembuat keputusan, saya harus mengambil langkah yang telah saya ambil," tambahnya.
Ketika ditanya mengapa dia merahasiakan mengambil alih kewenangan dari kementerian kabinetnya sendiri, Morrison berpendapat bahwa hal itu adalah keputusan antara dirinya dan menteri terkait dan bukan masalah kabinet.
Perlu lembaga anti korupsi federal
Menurut Ketua Pusat Integritas Publik Anthony Whealy QC meskipun sangat tidak lazim, namun kecil kemungkinan tindakan Morrison akan diselidiki oleh badan integritas federal.
"Jika kejadiannya di New South Wales, mungkin saja perilaku semacam ini dapat diselidiki. Tapi di Victoria aturannya tidak memungkinkan untuk diselidiki," jelas Whealy.
Mantan asisten komisaris lembaga anti korupsi (ICAC) New South Wales ini menyebut langkah Morrison dapat mengarah pada dorongan untuk memperluas kewenangan badan integritas federal.
"Seluruh sistem pemerintahan demokratis Westminster mengharuskan kita untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan dalam kaitannya dengan portofolio kementerian," ujarnya.
Baca Juga: PM Australia Tak Akan Tutup Perbatasan dengan Indonesia Akibat Wabah PMK
Pakar hukum konstitusional di Monash University, Profesor Luke Beck, mengatakan keputusan Morrison itu sebenarnya sah tapi "sangat aneh".
"Secara teknis hal ini mungkin legal, tapi tidak sesuai dengan konvensi konstitusional," jelasnya.
"Konvensi yang berlaku di negara ini mengharuskan identitas menteri diumumkan dalam Lembaran Negara, bahwa identitas menteri diketahui oleh parlemen," kata Profesor Beck.
Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Gubernur Jenderal David Hurley telah mengeluarkan konfirmasi jika dia telah menandatangani penunjukan berbagai portofolio oleh Morrison.
Namun Profesor Beck menilai Gubernur Jenderal perlu memberikan penjelasan lebih gamblang tentang apa yang terjadi dan kapan penunjukan itu disahkan.
PM Albanese mengatakan dia tidak berniat untuk "memberikan penilaian" pada Gubernur Jenderal.
Berita Terkait
-
John Herdman Lebih Masuk Akal Dibanding Giovanni van Bronckhorst
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
6 Perbedaan Tabungan Konvensional dan Syariah, Mana yang Lebih Sesuai untuk Anda?
-
Pengusaha Sebut Formula Upah Minimum 2026 Bikin Lapangan Kerja Baru Sulit Tercipta
-
Tabrakan Maut di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung