Suara.com - Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kini menjadi sorotan setelah terungkap dia pernah menunjuk dirinya sendiri untuk menduduki beberapa jabatan menteri secara rahasia.
Dalam pemerintahan terdahulu, Scott Morrison yang menduduki posisi perdana menteri, secara diam-diam pernah menunjuk dirinya sendiri secara diam-diam untuk mengelola urusan kesehatan, keuangan, bendahara, urusan dalam negeri serta sains dan sumber daya, antara Maret 2020 hingga Mei 2021.
Langkah itu kini mendapat kecaman keras dari Perdana Menteri Anthony Albanese, yang telah meminta pendapat dari Jaksa Agung untuk melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum ketatanegaraan.
Kepada Radio ABC, PM Albanese menegaskan pemerintahannya akan menutupi semua celah yang sebelumnya telah memungkinkan Morrison untuk menunjuk dirinya sendiri dalam beberapa portofolio jabatan menteri.
"Kita membutuhkan rekomendasi tentang bagaimana hal ini dapat dihindari di masa depan, karena sangat merusak demokrasi," katanya.
Yang diketahui oleh publik adalah Morrison saat itu melakukan pengelolaan bersama untuk urusan kesehatan, keuangan, dan sumber daya.
Morrison membela diri dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan sebagai cadangan untuk menteri-menteri yang bertugas saat ini di saat puncak pandemi COVID-19, sebagai sebuah "perlindungan dan redundansi".
"Kita berurusan dengan sejumlah besar kebijakan dan uang yang dibayarkan," kata Morrison kepada stasiun radio Sydney 2GB.
"Saat itu merupakan masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akibatnya menjadi waktu yang tidak biasa."
Baca Juga: PM Australia Tak Akan Tutup Perbatasan dengan Indonesia Akibat Wabah PMK
"Masalahnya sangat kompleks, masalah yang rumit dalam pemerintahan ... saya menerapkan serangkaian pengaturan untuk memastikan semua keputusan dalam diambil dengan cepat. Itulah krisis nyata yang kita hadapi."
Morrison meminta maaf kepada mantan Menteri Keuangan Mathias Cormann karena merahasiakan langkahnya, dengan dalih keputusan ini telah disahkan oleh kantornya.
Dia mengaku tidak ingat lagi apakah dirinya telah mengambil-alih kewenangan atas portofolio lainnya.
Portofolio yang tak terkait pandemi
Namun Morrison juga mengakui bahwa dia mengambil-alih portofolio sumber daya pada tahun 2021 untuk mengatasi sikap Menteri Keith Pitt saat itu demi memblokir lisensi eksplorasi minyak bumi di lepas pantai New South Wales Central.
Dia mengakui bahwa keputusan itu tidak ada hubungannya dengan pandemi.
"Langkah itu sengaja saya ambil agar bisa menjadi pembuat keputusan karena pentingnya masalah tersebut," kata Morrison.
Berita Terkait
-
Rp11 Miliar untuk Mimpi Anak Morosi: Sekolah Baru, Harapan Baru
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka