Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan 85 persen rumah di Jakarta sudah tidak lagi dibebankan untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB). Keterangan itu disampaikan Anies dalam sambutannya di Jakarta Melayu Festival (JMF) di Ancol.
"85 persen dari rumah di Jakarta tidak perlu bayar PBB," ujar Anies, Rabu (17/8/2022) malam.
Sebab, kata Anies, setiap rumah di Jakarta yang memiliki nilai objek jual pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar tidak diharuskan untuk membayar PBB.
"Alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan, di mana di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar maka PBB-nya di 0 kan," jelas Anies.
Namun begitu, sebanyak 15 persen rumah di Ibu Kota masih tetap harus membayar PBB dengan memperhatikan kebutuhan dasar yakni luas tanah dan luas bangunan rumah.
"15 persen masih harus bayar, tapi dengan sebuah ketentuan. Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang nggak boleh dipajakin. Tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan 36 meter persegi itu nggak perlu dipajaki karena itu hak dasar untuk hidup," papar Anies.
Menurut Anies, impelementasi kebijakan tersebut merupakan pengamalan poin kelima Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di Jakarta.
"Keadilan itu bukan hanya jadi statement. Keadilan sosial itu jadi kenyataan. Karena itu kita di Jakarta mau ubah itu," imbuhnya.
Baca Juga: Anies Menyeka Air Mata Kala Momen Bersama Ibunya Ditampilkan di Jakarta Melayu Festival
Berita Terkait
-
Anies Menyeka Air Mata Kala Momen Bersama Ibunya Ditampilkan di Jakarta Melayu Festival
-
Momen Anies Joget Lagu Kecubung Wulung di Jakarta Melayu Festival
-
Sebut Nilai PBB di DKI Paling Tinggi, Anies : Kami Tak Ingin Warga Jakarta Terusir
-
Ditanya Jabatannya Yang Tinggal 2 Bulan Lagi, Anies Baswedan Jawab Ini
-
Enggan Komentari Pilpres 2024, Anies Baswedan: Konsentrasi Tuntaskan Tanggung Jawab di Jakarta
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT