Suara.com - Sebuah tayangan video wawancara Jokowi bersama Karni Ilyas dalam rangka HUT ke-77 RI menjadi perbincangan hangat masyarakat. Wawancara tersebut menyinggung tentang kebebasan berbicara, yang diunggah di akun resmi Presiden Jokowi.
Pada potongan video wawancara tersebut, salah satu data yang sempat disinggung oleh Karni yakni hasil survei yang menganggap kebebasan berbicara masyarakat dinilai masih kurang.
Hal tersebut memicu pro kontra dalam masyarakat. Berikut beberapa fakta mengenai peristiwa tersebut:
Jokowi jawab santai dengan pernyataan Karni Ilyas
Jokowi menjawab pertanyaan soal kurangnya kebebasan berbicara menurut survei dengan santai namun tetap menunjukkan ketegasan. Ia menyinggung soal ujaran kebencian yang selalu diterimanya sebagai seorang presiden.
"Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden. Orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga. Kita tiap hari dengar, kita lihat. Biasa aja," kata Jokowi.
Jokowi menganggap demokrasi sudah sangat liberal
Menurut Presiden Jokowi, demokrasi di Indonesia sudah sangat liberal. Ia juga menyinggung sikap liberal orang Indonesia yang juga terkenal dengan kesantunan dan tata krama yang baik.
"Mau seperti apa lagi yang kita inginkan. Demokrasi (di Indonesia) liberal sekali menurut saya," kata orang nomor satu di Indonesia ini.
Baca Juga: Kota Bandung Siap Gelar MUSRA, Fokus Capres 2024 Pilihan Rakyat Jabar
"Meski kita orang Timur yang penuh kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, sekarang menurut saya kita sangat liberal sekali. Apa Pak Karni tidak lihat," lanjut Jokowi.
Karni Ilyas menyinggung tentang 3 periode
Karni Ilyas sempat menyinggung tentang apakah Jokowi akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya pada Pilpres 2024. Ia juga membahas mengenai wacana tersebut yang terus muncul dari suara-suara sukarelawan.
“Berkaitan dengan itu, bapak sebenarnya sudah berapa kali ya menegaskan. Gak ada tuh 3 periode. Kenapa sukarelawan bapak masih kampanyenya perpanjanganlah 3 kali lah,” tanya Karni Ilyas.
Menjawab itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa seruan itu tidak bisa dilarang karena merupakan bentuk demokrasi dan kebebasan berbicara. Terpenting, menurutnya, masyarakat tidak sampai berbuat anarkis.
“Ya menurut saya boleh-boleh saja. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Tatarannya juga baru wacana. Orang boleh juga menyampaikan Jokowi mundur. Ganti Presiden juga boleh," jawab Jokowi.
Berita Terkait
-
Kota Bandung Siap Gelar MUSRA, Fokus Capres 2024 Pilihan Rakyat Jabar
-
Bahtera Alam Singgung Pemerintah Daerah Belum Maksimal Lindungi Masyarakat Adat
-
Diduga Jadi Korban TPPO, Pria asal Sukabumi Ini Minta Tolong, Ingin Pulang dari Laos Hingga Sebut Nama Jokowi
-
Cacar Monyet Masuk Indonesia, Jokowi Minta Segera Siapkan Vaksin
-
Tegas, Presiden Jokowi Perintahkan Menkes Perketat Pengecekan di Gerbang Masuk Negara Cegah Cacar Monyet
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Lautan Serap Energi Berlebih, Jadi Ancaman Serius bagi Pangan Global: Kenapa?
-
Pemerintah Pastikan Pemulangan Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
-
Krisis Tambak di Kaltim: Bagaimana Petambak Bisa Bertahan di Tengah Perubahan Iklim?
-
Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah