Suara.com - Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) usai kenaikan BBM.
Keputusan tersebut tentu mengundang berbagai reaksi publik, salah satunya dari Politikus Partai Demokrat, Andi Arief.
Dalam hal ini, Andi Arief membandingkan pemberian BLT usai kenaikan BBM di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.
Andi Arief menyebutkan bahwa di era SBY, pemberian BLT sering kali disebut untuk menyogok rakyat oleh politisi PDIP.
"Pada waktu [pemerintahan SBY] itu dikritik oleh PDIP seakan-akan BLT sebagai alat untuk menyogok rakyat, tidak buktinya [pemerintah] menurunkan BBM," ujar Andi Arief di akun Twitternya pada Selasa (6/9/2022).
Lebih lanjut Andi Arief membandingkan bahwa pemberian BLT oleh pemerintah Jokowi terkait dengan kepentingan politik partai penguasa, khusunya demi elektoral.
"Nah kalau sekarang saya melihat ada keinginan dari partai penguasa untuk meninabobokan rakyat untuk kepentingan elektoral," kata Andi Arief.
"Jadi memanfaatkan kenaikan tanpa janji menurunkan harga, tapi mereka pasti akan menguasai pembagikan BLT atau bantuan-bantuan lainnnya untuk kepentingan elektoral, ini sifat kerakyatan yang dihianati," tambahnya.
Sebelumnya Andi Arief juga menyebutkan bahwa di era SBY kenaikan BBM juga diikuti penurunan harga BBM setelahnya.
Baca Juga: Atap SPBU Terbang Diterpa Angin Kencang, Warganet: Alam Pun Ikut Berdemo
"Kita flashback memang Pak SBY pernah menaikkan emapt kali kenaikan BBM, dengan sangat berat dan terpaksa kerena harga minyak dunia yang cukup tinggi," kata Andi Arief.
Kendati demikian, Andi Arief menyebutkan bahwa di masa itu, pemerintahan SBY memberikan janji bahwa pemerintah akan menurunkan harga BBM jika harga minyak dunia juga turun.
"Dan itu dilakukan tiga kali menurunkan BBM," imbuhnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu