"Hari ini kita nyari Puan Maharani yang dulu nangis-nangis ketika BBM dinaikkan," kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Menurut orator tersebut justru kekinian Puan malah bermanis-manis dan bukan protes harga BBM naik seperti apa yang dilakukannya pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sekarang apa yang dilakukan? Bermanis-manis dengan pemerintah, bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, orator menyampaikan dari adanya kebijakan harga BBM naik membuat sengsara rakyat dan membuat sulit. Menurutnya, buruh akan terus bersama dengan rakyat.
Bawa Foto Puan
Partai buruh serta serikat butuh menggelar aksi demonstrasi tuntutan utamanya penolakan terhadap kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, tampak massa buruh mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI. Mereka mengawali langkah dengan melakukan longmarch dari depan Gedung TVRI, seberang Gerbang Pemuda Gelora Bung Karno.
Tampak para buruh datang dengan berbagai macam atribut. Dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat tuntutannya.
Dalam kedatangannya massa ini juga ada yang menarik, dimana sejumlah massa melakukan teatrikal mendorong sepeda motornya. Hal itu menandakan mereka protes terhadap kenaikkan harga BBM.
Baca Juga: Keras! Mahasiswa Unpam Tangsel Demo Tolak BBM Naik: Presiden Pengkhianat Rakyat
"Tolak Kenaikan Harga BBM," tulis kalimat yang ditempelkan dalam motor buruh yang didorong tersebut.
Massa kemudian menyemut di depan Gedung DPR RI. Sejumlah mobil komando juga tampak dibawa dalam aksi buruh kali ini. Adapun sejumlah personel kepolisian melakukan pengawalan massa yang melakukan aksinya.
Demo Buruh
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pihaknya bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI pada Selasa (6/9) besok, pukul 10.00 WIB.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, aksi itu bertujuan untuk meminta agar pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus (pansus).
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
Terkini
-
Proyek Mal Mewah di Kelapa Gading Digerebek, 14 WNA China Kepergok Jadi Kuli Bangunan
-
Bobby Nasution Terseret Dugaan Korupsi Jalan, KPK Berani Penuhi Perintah Pengadilan?
-
Fandom Travel Jadi Sorotan di TOURISE 2025: Konten Hiburan yang Mendorong Kunjungan Wisata
-
Erika Carlina Kembali Bertemu DJ Panda di Polda, Pintu Damai Mulai Terbuka?
-
Denny Indrayana Turun Gunung Bela Roy Suryo Cs, Sebut Kasus Ijazah Jokowi Upaya Pembungkaman Kritis
-
Sosok Raja Yordania Abdullah II: Keturunan Nabi, Pilot Andal, dan Sahabat Karib Presiden Prabowo
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Raja Yordania Tiba, Catat! Ini 8 Ruas Jalan Utama Jakarta yang Kena Rekayasa Lalin
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri