Suara.com - Anggota DPRD DKI Johny Simanjuntak memperkirakan jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.
"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan.
"Saya pikir ini hanya perubahan artificial (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," imbuhnya.
Ia menjelaskan pelayanan yang diharapkan masyarakat dari rumah sakit adalah pelayanan yang mudah diakses, terbuka, sederhana dan tidak berbelit.
Senada dengan Johny, Anggota DPRD DKI lainnya yakni Dian Pratama juga mengungkapkan hal yang sama yakni jenama rumah sehat diperkirakan tidak akan ada lagi setelah Gubernur Anies pensiun.
Salah satu indikatornya, kata dia, potensi tambahan biaya yang dialokasikan untuk membuat logo baru rumah sehat itu.
"Setelah berganti gubernur belum tentu tetap ada. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengganti logo seperti ini," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti ketika ditanya wartawan mengungkapkan anggaran untuk logo rumah sehat itu dialokasikan dari kas perawatan rutin gedung rumah sakit.
Baca Juga: Gegara Anies Cs Tak Temui Demonstran, Massa PMII Gedor Pagar Ingin Paksa Masuk Balai Kota
"Itu bagian dari 'maintanance' dan kegiatan rutin yang ada di dinas," ucap Widyastuti.
Sementara itu, terkait potensi jenama tersebut tak bertahan lama, ia secara tidak langsung mengungkapkan rumah sehat tetap eksis. Alasannya, karena bagian dari upaya memperluas pemahaman bahwa tidak hanya untuk orang sakit tapi juga orang sehat.
"Kami perluas yang tadinya hanya untuk orang sakit, jadi luas," ucap Widyastuti.
Sebelumnya, Gubernur Anies mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI menjadi rumah sehat pada Rabu (3/8) yang diawali dari RSUD Cengkareng.
Kebijakan itu menuai kontroversi salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Gegara Anies Cs Tak Temui Demonstran, Massa PMII Gedor Pagar Ingin Paksa Masuk Balai Kota
-
Johny PDIP Perkirakan Jenama Rumah Sehat Akan Tenggelam Usai Anies Lengser
-
Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KPK Pastikan Tidak Benar Anies Baswedan Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Rapimnas 2022, DPD Demokrat Sumbar Dukung AHY dan Anies Baswedan Berpasangan di Pilpres 2024
-
Namanya Masuk Usulan Calon Pj Gubernur Pengganti Anies, Bahtiar: Mohon Doanya
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina