Suara.com - Pemerintah India melarang organisasi Islam yang kontroversial, Front Populer India (PFI), selama lima tahun atas sangkaan memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok teror.
Larangan ini diumumkan pada Rabu pagi (28/09) dan terjadi di tengah upaya pihak berwenang menindak organisasi itu. Selama sepekan terakhir, pihak berwenang sudah dua kali menggeledah kantor-kantor PFI di sejumlah negara bagian. Banyak pengurusnya ditangkap.
PFI, yang membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, telah menggelar protes selama beberapa hari terakhir di sejumlah lokasi di India untuk menentang penggerebekan.
Baca juga:
- Istri tewas dipukuli suami karena masakan kebanyakan garam, KDRT di India jadi sorotan
- 'Sekarang kami diminta melepas hijab, lantas apa selanjutnya?'
- Ketika ujaran politisi soal Nabi Muhammad memperkeruh hubungan India dan negara-negara Islam
Alasan larangan
Pemerintah mengatakan larangan diberlakukan kepada PFI dan afiliasi-afiliasinya atas tuduhan telah melakukan "aktivitas melanggar hukum" yang "membahayakan integritas, kedaulatan dan keamanan negara".
Pemerintah mengatakan organisasi itu mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok Islam yang sudah dilarang, seperti Gerakan Mahasiswa Islam India (Simi) dan Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) serta kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) di Irak dan Suriah.
"PFI dan afiliasi-afiliasinya beroperasi secara terbuka sebagai organisasi sosial-ekonomi, pendidikan dan politik tetapi, mereka mengusung agenda rahasia untuk meradikalkan unsur masyarakat tertentu guna menggoyang konsep demokrasi." Demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri India.
https://twitter.com/airnewsalerts/status/1574929150250389505?s=20&t=y5fm2Qj1uVItKNRfjkY9OA
Berbagai laporan menyebutkan lebih dari 250 orang yang mempunyai keterkaitan dengan organisasi itu ditangkap dalam operasi penggerebekan pada 22 September dan 27 September.
Baca Juga: Pemenang Lotre Rp47 Miliar di India Kewalahan Dimintai Bantuan Uang
Penggeledahan dilaksanakan oleh badan anti-teror India, Badan Investigasi Nasional (NIA), dan Direktorat Penegakan (ED), yang menangani kejahatan keuangan.
NIA mengatakan dalam penggeledahan pihaknya menyita "dokumen-dokumen yang membuktikan tuduhan, uang kontan, senjata tajam dan banyak peralatan digital".
Dalam pernyataan sesudah penggerebekan pertama, Front Populer India menggambarkan tindakan yang diambil terhadap mereka sebagai "perburuan hantu" dan menuduh NIA membuat klaim tanpa dasar untuk menciptakan "suasana teror" .
Siapakah PFI?
Dibentuk pada 2006, PFI menyebut diri sebagai "organisasi sosial non-pemerintah yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan mereka yang kurang beruntung di negeri ini dan untuk menentang penindasan serta eksploitasi".
PFI muncul setelah Front Pembangunan Nasional (NDF) - organisasi kontroversial yang didirikan di Kerala beberapa tahun lalu setelah Masjid Babri dirobohkan pada 1992 - menyatu dengan dua organisasi lain dari wilayah selatan.
Pada saat ini, PFI, yang mempunyai basis kuat di Kerala dan Karnataka, aktif di lebih dari 20 negara bagian di India dan mengklaim kekuatan kadernya mencapai "ratusan ribu".
Mengapa PFI kontroversial?
Dalam pernyataan misi di situsnya, PFI mengklaim hendak menciptakan "masyarakat egalitarian di mana setiap orang menikmati kebebasan, keadilan dan rasa aman". Dikatakan perubahan kebijakan ekonomi diperlukan sehingga kaum Dalit - suku adat dan kelompok minoritas - mendapatkan hak-hak mereka.
Namun pemerintah telah melayangkan sejumlah tuduhan terhadap PFI, termasuk "hasutan, menciptakan rasa permusuhan antar unsur-unsur masyarakat dan menempuh langkah-langkah untuk menggoyang India".
Nama PFI pertama kali dikenal luas pada 2010 sesudah terjadi serangan terhadap seorang profesor di Kerala. Serangan terjadi setelah kelompok-kelompok Muslim menuduh sang guru besar membuat pertanyaan-pertanyaan ujian yang menyinggung perasaan terkait dengan Nabi Muhammad.
Pengadilan menyatakan bersalah beberapa anggota PFI, namun organisasi itu menjauhkan diri dari terdakwa.
Belum lama ini, para anggota kelompok itu juga dikaitkan dengan kasus pemenggalan seorang pria Hindu di Rajasthan, India barat pada Juni.
Beberapa bulan lalu, Kepolisian Negara Bagian Bihar mengatakan bahwa PFI menyebarkan dokumen berisi niat menjadikan India sebagai negara Islam. PFI menepis tudingan itu dengan mengatakan dokumen itu direkayasa.
Salah satu tuduhan utama terhadap PFI adalah keterkaitannya dengan Simi, yang dilarang oleh pemerintah pada 2001. PFI juga dikait-kaitkan dengan Indian Mujahideen, kelompok militan yang juga terlarang.
Prof P Koya, salah seorang pendiri PFI dan organisasi sebelumnya NDF, membantah semua tuduhan tersebut dalam percakapan sebelumnya dengan BBC dan dia mendirikan NDF pada 1993, jauh setelah hubungannya dengan Simi berakhir pada 1981.
Pihak berwenang juga mengaitkan PFI dengan sejumlah insiden kekerasan politik.
Pada 2018, di kota Ernakulam, Kerala, aktivis PFI dituduh menusuk hingga tewas seorang pemimpin organisasi sayap kiri, Federasi Mahasiswa India (SFI).
Seberapa populer PFI?
Para pemuka PFI menarik perhatian media karena pernyataan-pernyataan mereka yang menurut sebagian kalangan, bersifat provokatif.
Organisasi itu mengklaim punya basis pendukung besar, tetapi sejauh ini tidak mencatat keberhasilan di pentas politik. Partai politiknya yang sudah terdaftar - Partai Demokratik Sosial India (SDPI) - telah terjun dalam pilkada di Kerala dan mencatat sedikit keberhasilan tetapi tidak sampai menduduki kursi parlemen.
"PFI bukan kekuatan politik atau sosial yang penting di India. Apapun pengaruhnya hanya terbatas di Kerala dan beberapa negara bagian di selatan. Muslim di wilayah lain di India bahkan tidak mengetahui keberadaannya sebagai partai politik," kata Adil Mehdi, pensiunan guru besar dari Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi.
Awal tahun ini, pemerintah Negara Bagian Karnataka menuduh PFI menyulut protes menentang larangan siswi mengenakan jilbab di sekolah. Para pengamat mengatakan sayap mahasiswa dan sayap perempuan PFI secara aktif mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung pemakaian jilbab.
Kelompok-kelompok Hindu, yang bergandengan dengan partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP), telah lama menuntut agar PFI dilarang dan Pengadilan Tinggi Kerala pernah menggambarkannya sebagai "organisasi ekstremis".
Namun, PFI terus membantah pihaknya terlibat dalam aktivitas teror dan para analis menekankan bahwa dakwaan terorisme yang digunakan dalih untuk menggerebek dan menangkap, sering tidak dipersoalkan di pengadilan.
Berita Terkait
-
Wings Group Jadi Benteng Utama Kebersihan Keluarga di Tengah Ancaman Virus Campak
-
Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'
-
Gandeng Swasta, Pemerintah Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah
-
Denyut Nadi di Sudut Tebet: Kisah Bu Entin dan Warung Madura yang Menolak Tidur
-
Lagi, KPK Didesak Segera Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil India
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
-
Sidoarjo Mencekam! Tim Jibom Turun Tangan Selidiki Ledakan Maut di Pabrik Baja Waru
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
Terkini
-
Wings Group Jadi Benteng Utama Kebersihan Keluarga di Tengah Ancaman Virus Campak
-
Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'
-
Gandeng Swasta, Pemerintah Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah
-
Denyut Nadi di Sudut Tebet: Kisah Bu Entin dan Warung Madura yang Menolak Tidur
-
Lagi, KPK Didesak Segera Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil India
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar 11 Ribu Triliun Persen, Meski Yakin Itu Rekayasa AI!
-
Gus Lilur: Muktamar NU Harus Haramkan Politik Uang
-
Tenda Perlawanan Berdiri di Komnas HAM: Mahasiswa Ngecamp Demi Keadilan Andrie Yunus!
-
Iran Sampaikan Tuntutan Gencatan Senjata ke AS Lewat Perantara
-
Kemensos Pangkas Total Perjalanan Dinas Luar Negeri, Gus Ipul: Nol Persen!