Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan data-data yang menjelaskan jika Polri masih erat dengan tindakan pungutan liar (pungli) dan aksi represifitas atau kekerasan.
Dalam paparannya, Jokowi menyebut keluhan masyarakat terkait pungli yang dilakukan polisi berkisar 29,7 persen. Dia meminta seluruh petinggi Polri dapat mengatur para anggota-anggotanya.
"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu Ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini," ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10/2022).
Selain itu, Jokowi juga menyebut Polri masih dikeluhkan masyarakat karena tindakan kekerasannya.
"Sewenag-wenang tolong ini juga diredam pada anggota-anggota, pendekatan-pendekatan yang represif, dijauhi," sebut dia.
Lebih lanjut, hal ketiga yang ditekankan Jokowi ialah Polri kerap mencari-cari kesalahan dan yang keempat keluhan tentang gaya hidup mewah para anggota Polri.
"Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga 19,2 persen, dan yang keempat Itu (gaya hidup) mewah yang tadi sudah saya sampaikan," imbuhnya.
Sindir Gaya Parlente Polri
Sebelumnya, Jokowi menyindir melihat gaya hidup polisi yang belakangan ini dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi global yang tidak stabil. Jokowi mengingatkan polisi harus memperhatikan betul perihal gaya hidup parlente.
Baca Juga: Minta Polisi Tegas Tegakkan Aturan, Jokowi: Jangan Gamang, Apalagi Cari Aman
Keterangan itu disampaikan Jokowi saat memanggil sejumlah pejabat tinggi Polri di Istana Negara pada Jumat (14/10/2022) kemarin.
"Situasi seperti ini harus ngerti sehingga punya sense of crisis yang sama, hati-hati dengan ini hati-hati. Sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle," kata Jokowi yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10/2022).
Sebab, Jokowi menilai gaya parlente Polri itu justru menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ditambah, situasi ekonomi belakangan ini sedang sulit.
"Jangan sampai dengan situasi yang sulit, ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial ekonomi. hati-hati," imbuhnya.
Dia meminta kepada seluruh polisi pemimpin wilayah seperti Kapolda dan Kapolres harus tahu diri terkait gaya hidup yang parlente. Polisi diminta Jokowi untuk tidak berlagak gagak karena punya mobil mewah dan motor mahal.
"Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus, atau motor gede yang bagus, hati-hati, hati-hati, saya Ingatkan hati-hati," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya
-
Lanud Seluruh Indonesia Bakal jadi Posko Gempa NTT, Hercules Siap Angkut Bantuan