Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepertinya sudah gerah dengan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang belakangan tercoreng dengan kasus buruk. Ini dibuktikan dengan aksi Jokowi yang memanggil Kapolri, Kapolda hingga Kapolres se-Indonesia untuk datang ke Istana.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga memberikan perintah tegas kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta sang Kapolri untuk menyederhanakan visi Presisi agar tidak menjelimet.
Menurut Presiden Jokowi, visi presisi harus bisa dipahami oleh semua jajaran kepolisian dan dijalankan, bukan hanya sekadar visi.
"Visi Presisi Pak Kapolri, saya minta jangan menjelimet. Tolong disederhanakan, sehingga di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (14/10/2022).
Sebagai informasi, berdasarkan KBBI, menjelimet dapat diartikan sebagai urusan yang ruwet atau rumit.
Adapun Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengubah visi Polri menjadi presisi, tepatnya sejak Januari 2021. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Sedangkan sebelum mengusung visi Presisi, Polri mengusung jargon Promoter yang merupakan akronim dari profesional, modern dan terpercaya.
Presiden Jokowi pun ingin Listyo sebagai pemimpin tertinggi di Mabes Polri dapat menyederhanakan visi itu, agar mudah dipahami penerapannya oleh seluruh personel kepolisian di lapangan.
Jokowi menekankan jajaran Polri agar mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, sebagai pelayan masyarakat.
"Apa sih yang harus disederhanakan, itu yang Polri selalu sampaikan sebagai pelindung, pengayom, sebagai pelayan masyarakat. Intinya ke sana, presisinya jelaskan secara sederhana, sehingga gampang ditangkap oleh anggota di bawah itu,” perintah Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar visi Kapolri harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh para kepala satuan kerja di wilayah masing-masing.
Para pimpinan kepolisian di wilayah, kata Jokowi, jangan gamang dalam menjalankan kebijakan organisasi dan menerapkan standar prosedur operasional.
"Saya kira yang berkaitan dengan kebijakan organisasi jangan terkesan kita itu gamang, sebagai pemimpin di wilayah jangan gamang apalagi cari selamat, yakin sesuai dengan prosedur, yakin sesuai SOP, yakin sesuai dengan undang-undang maka lakukan," kata Jokowi lagi.
Presiden Jokowi pada Jumat (14/10/2022) memanggil 559 prajurit kepolisian yang merupakan pejabat utama Mabes Polri, kapolda, dan kapolres di seluruh Indonesia.
Pemanggilan para perwira tinggi dan menengah kepolisian ke Istana Negara dilakukan setelah dalam belakangan ini muncul sejumlah kasus yang mengindikasikan dugaan pelanggaran dan tidak profesionalnya kepolisian.
Berita Terkait
-
Jokowi Harap Kasus Narkoba di Tubuh Polri Jadi Momentum Bersih-bersih, Untuk kembalikan Kepercayaan Masyarakat
-
Perbaikan Regulasi, Polri Janji Tak Pakai Gas Air Mata Lagi untuk Amankan Pertandingan
-
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Rendah, Jokowi: Begitu Ada Persitiwa FS, Runyam Semuanya
-
Jokowi Singgung Slogan Presisi Polri di Hadapan Kapolri: Njlimet
-
Komisi III DPR Menyarankan Tes Urine Mendadak Anggota Kepolisian
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN