Suara.com - Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom Michael Sineri menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat gubernur di Papua agar pelayanan masyarakat dapat maksimal.
"Kami sarankan Kemendagri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Michael Sineri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/10/2022).
Michael menjelaskan bahwa pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal. Lukas Enembe sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Selain itu, Provinsi Papua juga tidak memiliki wakil gubernur yang dapat melaksanakan roda pemerintahan.
Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom ini juga menyarankan Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berani untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak perlu ada gerakan dari oknum tertentu untuk melakukan penjagaan di kediaman gubernur," katanya menegaskan.
Ia memandang perlu masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.
Menurut dia, tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.
Sebelumnya, Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua, kemudian mengganti dengan pejabat sementara, agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.
Juru Bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyatakan desakan itu satu dari 10 poin pernyataan sikap organisasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.
Baca Juga: Anggota MRP Minta KPK Serius Tangani Kasus Lukas Enembe: Negara Tak Boleh Kalah dari Koruptor
"Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur," ujarnya.
Mereka juga menegaskan dukungan pada KPK untuk memberantas korupsi di Papua. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Anggota MRP Minta KPK Serius Tangani Kasus Lukas Enembe: Negara Tak Boleh Kalah dari Koruptor
-
Mantan Wakapolri Saksi Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua
-
5 Atlet di PON Papua 2021 Terbukti Positif Doping
-
BNI Bersinergi dengan BPD Papua
-
Geledah Rumah Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, KPK Sita Dokumen Aliran Uang
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram