Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah serius dalam menanggapi temuan gangguan ginjal akut pada anak. Pemerintah juga diminta melakukan edukasi publik tentang penyakit tersebut.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan tim dokter dari RSCM telah membentuk tim guna menyelidiki temuan gangguan ginjal akut kepada anak.
Seiring dengan adanya penyelidikan, pencegahan terhadap gangguan ginjal akut juga dipandang perlu dilakukan. Karena itu Neet meminta pemerintah menjalankan edukasi publik karena masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejala dan tindakan apa yang harus dilakukan jika anak mengalami gangguan ginjal akut.
“Justru sekarang banyak informasi yang belum tentu benar beredar di masyarakat. Misalnya apakah kasus ini disebabkan paracetamol atau tidak? Komunikasi publik seperti inilah yang harus dikelola dengan baik oleh Kemenkes maupun BPOM sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang benar dari sumber resmi dan bisa mencegah dampak dari ‘kesimpangsiuran’ informasi itu” kata Netty, Rabu (18/10/2022).
Netty menilai salah satu faktor mempercepat penanganan dan pengendalian penyakit gangguan ginjal akut ialah wawasan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mengenali gejala penyakit tersebut maka yang terjadi adalah penanganan akan terlambat dilakukan.
"Dan akhirnya berujung pada kematian sebagaimana 11 pasien gangguan ginjal akut yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu," ujar Netty.
Oleh karena itu tambah Netty, pemerintah harus benar-benar melakukan sosialisasi mengenai penyakit gangguan ginjal akut secara masif dengan berbagai strategi dan platform media.
"Banyak orang tua yang masih menganggap penyakit ini sebagia flu ataupun pilek biasa sehingga penanganannya tak tepat sasaran,” kata Netty.
Ia sekaligus meminta agar pemerintah secara ketat mengawasi obat batuk asal India yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak di negara Gambia.
“Meskipun menurut BPOM empat obat sirup tersebut tidak terdaftar di Indonesia, namun harus tetap diawasi ketat jika ada yang mengedarkan. Kita tahu ada banyak obat yang tidak terdaftar di BPOM ataupun kemekes, tapi bisa beredar luas,” tandasnya.
Respons Istana
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti mengingatkan para orang tua untuk mewaspadai dan bertindak cepat jika anak menunjukkan gejala awal gangguan ginjal akut, seperti batuk, pilek, diare, muntah, urine yang sedikit, atau tidak ada produksi urine sama sekali.
“Jika anak-anak mengalami keluhan di atas, kami mengimbau para orang tua untuk tidak melakukan self-diagnose. Sebaiknya, segera berkonsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan terdekat," kata Brian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (16/10/2022).
Brian juga menekankan pentingnya langkah preventif untuk memberikan jumlah cairan yang cukup pada anak-anak.
Saat ini, kata Brian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) membentuk tim untuk menyelidiki kasus gangguan ginjal akut pada anak.
Kemenkes juga sudah menerbitkan tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif Atipikal sebagai kerangka acuan bagi fasilitas kesehatan jika menemukan anak dengan kasus tersebut di wilayahnya.
"Kami minta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik arena pemerintah sudah bekerja untuk menyelidiki kasus ini (gangguan ginjal akut pada anak)," kata Brian.
IDAI melaporkan jumlah kasus gangguan ginjal akut Atipikal atau gangguan ginjal akut misterius pada anak bertambah menjadi 152 kasus hingga 14 Oktober 2022. Angka ini meningkat dari sebelumnya, sebanyak 146 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan 16 cabang IDAI di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, tercatat sudah 14 provinsi yang melaporkan adanya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak. DKI Jakarta menjadi yang terbanyak, diikuti oleh Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, Bali, dan Yogyakarta.
Berita Terkait
-
BPOM: 2 Bahan Kimia Penyebab Gagal Ginjal Akut Misterius Bisa dari Obat Tercemar
-
Dokter Ingatkan Monitor Minimal 14 Hari untuk Deteksi Gangguan Ginjal Akut
-
Waspada Gangguan Ginjal Akut Misterius, Apakah Obat Batuk & Flu Parasetamol Cair Dihindari Dulu? Ini Kata Dokter Paru
-
Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak Perlu Diwaspadai, Apa Gejala Utamanya?
-
Orangtua Wajib Waspada, Ini Tanda Anak Alami Gagal Ginjal Akut Misterius dan Harus Dilarikan ke Rumah Sakit
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Terungkap! Ini Sosok Misterius Mirip Ayah yang Diduga Bawa Kabur Alvaro
-
Reaksi 'Santai' Jokowi Usai Tahu Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Fitnah Ijazah Palsu
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan