Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa komitmen politik PDIP bukan hanya sekedar merawat tanaman, namun juga merawat kader. Hal itu menyusul adanya undangan klarifikasi terhadap Ganjar Pranowo terkait ucapan siap nyapres demi bangsa dan negara.
"Kalau teman-teman lihat di kantor DPP PDI Perjuangan ini makin asri tanamannya, hijau royo-royo karena dirawat dengan baik," kata Hasto usai klarifikasi Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
"Jadi kalau taman-taman saja dirawat, apalagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Merawat kader dalam perspektif yang positif dengan melakukan pendidikan politik, kaderisasi dan penugasan di lapangan, digembleng di sekolah partai, ditugaskan di struktur, eksekutif, legislatif partai," sambungnya.
Menurut Hasto penegakan disiplin partai sangat penting. Sebab PDIP dibangun dengan cita-cita besar bagi kejayaan bangsa dan negara.
"Sehingga mereka yang berpartai, anggota dan kader yang bergabung di PDI Perjuangan, pada prinsipnya sukarela, karena emotional bonding, menyatukan dirinya dengan cita-cita yang lebih besar itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, dalam konteks tersebut, kongres partai telah memutuskan diri untuk menjadi partai pelopor. Di mana setiap kader wajib berdisiplin teori, ideologi, berorganisasi, dan berdisiplin dalam pergerakan ke bawah.
Ia mengatakan, penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment.
Terakhir, Hasto menegaskan, seluruh kader partai harus taat pada keputusan kongres partai. Termasuk mengenai mandat terkait penentuan capres dan cawapres merupakan hak prerogratif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bahwa pada momentum yang tepat pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara seperti saat Ibu Megawati mengumumkan Pak Jokowi," tuturnya.
Sanksi Lisan
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara. Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.
Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar itu dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin usai pertemuan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Kendati begitu, kata Komarudin, bidang kehormatan DPP PDIP tetap menjatuhi sanksi kepada Ganjar. Hanya saja sanksi itu hanya berupa teguran lisan saja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol