Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan bahwa Ir. Soekarno tidak pernah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Apa maksudnya?
Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Senin (7/11/2022) di Istana Merdeka, Jakarta ketika memberikan keterangannya terkait Hari Pahlawan 2022. Jokowi menyebut Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Belakangan diketahui, pernyataan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan peristiwa berdarah G30S/PKI. Dalam tragedi kelam bangsa itu, nama Soekarno ikut terseret.
Sebelum mengetahui alasan Jokowi mengatakan "Soekarno tidak pernah berkhianat", mari mengingat kembali sejarah peristiwa G30S/PKI. Sehingga tidak ada rantai yang hilang.
Sejarah G30S/PKI Menurut Sejarahwan
Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut-sebut menjadi dalang dibalik terbunuhnya 7 jenderal tentara tahun 1965. Kekinian dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.
Robert Cribb, Professor School of Culture, History and Language, Australian National University menelaah peristiwa G30S/PKI.
Dialihbahasakan dari theconversation.com, Robert Cribb menjelaskan, pada 1 Oktober 1965, masyarakat heboh karena tersebar kabar "Gerakan 30 September". Disebutkan saat itu, untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi presiden Indonesia Sukarno, para petinggi tentara pun dibantai.
Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang juga merupakan komandan pengawal presiden Soekarno. Temuan selanjutnya menyebut bahwa G30S telah direncanakan berbulan-bulan oleh Untung, pemimpin PKI DN Aidit.
Baca Juga: Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
Nama Untung, DN Aidit dan semua orang yang terafiliasi dengan PKI lantas menjadi terancam. Kekuasan Presiden Soekarno pun mulai goyah, kesehatannya juga diragukan.
Padahal pada 1965, poros kekuatan penting di pusat politik Indonesia adalah presiden, PKI dan tentara. G30S membuat hubungan PKI dan tentara tidak harmonis.
Sementara itu, Jenderal Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah.
Alih-alih mempertahankan kekuasaan, Soekarno justru menyerahkan komandan tentara sementara kepada Jenderal Pranoto. Namun upaya menekan PKI terus dilakukan.
Hancurnya PKI, membuat pendukung rezim Sukarno mulai tertekan. Lalu Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan. Maret 1967, badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai presiden.
Berita Terkait
-
Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
-
Daripada Ganjar Pranowo, Prabowo Lebih Dekat ke 'Restu' Jokowi di Pilpres 2024, Kok Bisa?
-
Sinyal Dukungan Pada Capres 2024 Nantinya, Jokowi: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
-
Pecah! Lawakan Cak Lontong di HUT Perindo Bikin Jokowi dan Ketum Partai Terpingkal-pingkal
-
Tak Blak-blakan Seperti ke Prabowo, Jokowi Lebih Hati-hati Nyatakan Dukungan ke Ganjar karena...
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak