Suara.com - Rencana NasDem mendeklarasikan 'Koalisi Perubahan' bersama PKS dan Demokrat pada 10 November 2022 tak berjalan mulus. Deklarasi koalisi tersebut harus ditunda lantaran dinilai masih mencari waktu yang tepat.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa deklarasi bisa menjadi game changer. Menurutnya, dalam hal itu maka diperlukan waktu dalam persiapannya.
"Momentum deklarasi koalisi bisa menjadi game changer. Mengubah peta kontestasi saat ini. Titik awal yang bisa membuat Koalisi Perubahan melaju semakin kencang. Seperti disampaikan oleh Ketum PD AHY, setelah deklarasi hanya ada gerak maju. Tentu butuh waktu dalam persiapannya," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).
Sebab, kata dia, bagaimanapun ada harapan besar dari masyarakat yang kini ditumpukan kepada Koalisi Perubahan. Ia mengklaim rakyat juga menanti-nanti, kapan koalisi ini akan dideklarasikan.
"Rakyat sudah tidak sabar lagi, ingin ada perubahan dan perbaikan di negeri ini. Rakyat sudah lelah terus didera kenaikan harga-harga, dari harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar minyak, listrik, gas, sedangkan penghasilan mereka tidak kunjung meningkat. Kesulitan ekonomi benar-benar rakyat rasakan dalam dua tahun terakhir ini," ungkapnya.
Herzaky juga menyinggung soal masalah polarisasi, upaya membelah dan mengadu domba masyarakat yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok pendengung atau buzzer bayaran. Kemudian soal elemen masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang berlaku adil untuk semua.
"Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang lebih banyak kami dalami di tim kecil koalisi perubahan. Perubahan seperti apa dan bagaimana mewujudkannya, agar ada perbaikan dalam kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia," tuturnya.
"Lalu, sosok seperti apa yang bisa mewujudkan dan mengawal program-program ini. Apa kriteria capres-cawapres paling tepat dan mekanisme penentuannya," sambungnya.
Sementara soal pembahasan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswesan disebut hanya salah satu bagian saja dari sekian banyak hal yang sudah dibahas dan disepakati.
"Tentunya kami masih berproses. Mana pasangan yang benar-benar wajah dari perubahan itu sendiri, dan berpeluang besar mendulang kemenangan di Pilpres 2024 serta mendukung pemenangan kami bertiga di Pileg 2024. Kita ingin pemerintahan yang kuat dan didukung parlemen yang kuat pula, agar bisa mendekatkan kami dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.
Deklarasi Koalisi Perubahan Diundur
Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Willy menyampaikan beberapa alasan deklarasi batal dilakukan pada 10 November. Pertama karena PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember.
Di sisi lain rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
Tag
Berita Terkait
-
Demokrat Kritik Jokowi Terlalu Aktif Urus Capres, Elite PDIP: Presiden Sedang Fokus Kerja Agar Tak Ada Proyek Mangkrak
-
Koalisi Pengusungan Anies Terancam Kandas, NasDem Harus Berhati-hati: PKS Bisa Lari Dukung...
-
Tak Ingin Ada Aksi Saling Intimidasi Antara Demokrat-PKS-NasDem, Herzaky: Kita Sama-sama Kuat
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang