Kim juga sempat menuai kontroversi pada saat ia berkomentar terkait gerakan MeToo yang menyeret Partai Demokrat. Kala itu, Kim berkomentar bahwa gerakan Met Too terjadi pada saat pria tidak membayar wanita.
Hal tersebut disampaikan pada saat menyesalkan mantan Gubernur Provinsi Chungcheong Selatan, An Hee Jung yang dipenjara karena pelecehan seksual.
Kim menyebut bahwa kaum konservatif memastikan mereka membayar, sehingga tidak akan ada yang terlibat skandal MeToo.
Kritiknya tersebut menuai beragam kontroversi dari masyarakatnya. Kim pun lantas meminta maaf karena pernyataan yang tidak pantas tersebut.
Sebagai informasi, gerakan MeToo sendiri merupakan kampanye untuk melawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.
Tidak Laporkan Aset Kalung Mewah
Kembali menuai kontroversi, Kim menjadi perbincangan pada saat kalung mewah yang sempat dikenakannya tidak tercatat dalam laporan properti. Kalung tersebut dipakai oleh Kim pada saat menemani Yoon ke Spanyol.
Kantor kepresidenan pada saat itu menyebut bahwa kalung tersebut merupakan hasil pinjaman dari kenalannya. Namun, publik tidak menelan secara mentah-mentah pernyataan Kim tersebut dan menuding bahwa Kim tidak jujur.
Diketahui, kalung yang digunakan oleh Kim tersebut ditaksir seharga 62 juta won atau sekitar Rp 728.762.880 jika dalam rupiah.
Baca Juga: Qatar Larang Makan Daging Babi, Bagaimana dengan Timnas Korea Selatan?
Memanipulasi Harga Saham
Menyadur dari laman Korea Herald, transkip telepon Kim dengan pegawai perusahaan sekuritas muncul dalam laporan berita.
Dalam transkip tersebut, Kim disebut-sebut membeli saham Deutsche Motors pada saat harga saham itu tengah dimanipulasi.
Tidak hanya itu, Kim juga disebut melakukan trading selama periode tersebut, tetapi ia tidak mengaku bahwa ia melakukan kontak dengan pihak yang melakukan manipulasi harga saham.
Atas laporan yang menggaduhkan publik tersebut, kantor kepresidenan kemudian menanggapi dengan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan laporan palsu.
Tiru Gaya Audrey Hepburn di Kamboja
Berita Terkait
-
Qatar Larang Makan Daging Babi, Bagaimana dengan Timnas Korea Selatan?
-
Siapa Kharisma Jati? Ini Profil yang Sosoknya Disebut Menghina Iriana Jokowi
-
Foto Iriana Diolok-olok Netizen, PSI: Tidak Pantas Dihina karena Penampilan Fisiknya
-
Akibat Ulah Akun KoprofilJati, Kaesang Pangareb dan Gibran Rakabuming Lakukan Hal ini Untuk Bela Iriana Jokowi
-
Daftar 29 Girl Group yang Paling Banyak Dicari di YouTube Korea Selatan Tahun 2022
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional