Suara.com - Diduga Terima Uang Tambang Ilegal, KSPM Desak KPK Lakukan Penyelidikan terhadap Kabareskim
Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa (KSPM) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Rabu (30/11/2022).
Mereka berunjuk rasa mendesak KPK melakukan penyelidikan suap tambang ilegal yang diduga menjerat Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
"KPK harus turun tangan dengan segera menangkap Komjen Agus Andrianto. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu harus diperiksa terkait dugaan peran dia sebagai penampung setoran tambang ilegal di tingkat Bareskrim Polri," kata Koordinator KSPM, Giefrans Mahendra.
Mereka menegaskan jika terbukti terlibat, KPK harus mengambil sikap tegas, tanpa pandang bulu.
"KPK tak boleh enggan mengadili Agus, bahkan jika perlu menahannya untuk sementara sebelum perkaranya masuk ke pengadilan" ujarnya.
Selain menggelar aksi unjuk rasa, KSPM menyerahkan dua dokumen ke KPK yang berkaitan dengan aliran dana dari tambang ilegal yang diduga diterima Agus.
"Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri, pada waktu itu adalah (Ferdy) Sambo yang hari ini terlibat kasus," kata Giefrans.
Ferdy Sambo Tantang Balik Kabareskrim
Baca Juga: Pengakuan Dosa Bharada E Ikuti Perintah Ferdy Sambo untuk Habisi Nyawa Brigadir J
Ferdy Sambo angkat bicara soal berita pemeriksaan atau BAP kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kasus tersebut diketahui ditangani Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
Sebelumnya, Agus menantang Ferdy Sambo untuk membuka BAP itu ke publik. Sambo pada Selasa (29/11) sebelum menjalani sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menantang balik Agus.
"Merekalah yang buka. Kenapa saya? Kan sudah ada," kata Sambo.
Kabareskrim Sempat Diperiksa
Sebagai informasi, Sambo membantah pernyataan Agus yang menuding anak buahnya tidak melanjutkan penyelidikan kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sempat dibikin heboh atas pengakuan Ismail Bolong.
Sambo menyebut proses penyelidikan laporan yang ditangani oleh Propam Polri kala itu sudah rampung. Selepas itu, proses penyelidikan seharusnya dilanjutkan oleh lembaga terkait.
Berita Terkait
-
Fakta Baru! Sikap Putri Candrawathi ke Brigadir J Selalu Begini, Kata Bharada E Ferdy Sambo Selalu Marah di Mobil
-
3 Minggu Alami Mimpi Buruk, Bharada E Ketakutan Akui Dihantui Arwah Brigadir J
-
Pengakuan Dosa Bharada E Ikuti Perintah Ferdy Sambo untuk Habisi Nyawa Brigadir J
-
Takut Tolak Perintah Sambo Gegara Pangkat Jenderal, Bharada E: Bagaikan Langit dan Bumi
-
'Memang Harus Dikasih Mati Anak Itu!' Perintah Awal Ferdy Sambo ke Bharada E Bunuh Yosua
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!