Suara.com - Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menilai penundaan relokasi bangunan sekolah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merupakan sikap yang tidak jelas. Sebab, tidak ada kepastian lebih lanjut terhadap bangunan sekolah yang rencananya akan dibangun masjid tersebut.
Penundaan relokasi sebelumnya disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Artinya, para siswa masih diperkenankan belajar di SDN Pondok Cina 1 sembari menunggu pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Pondok Cina 5 selesai.
"Dalam hal ini, sikap Wali Kota, sikap Pemkot ini masih tidak jelas. Karena hanya penundaan dan tidak ada kepastian ke depannya," kata perwakilan tim advokasi dari LBH Jakarta, Jihan Fauziyah Hamdi kepada Suara.com, Jumat (16/12/2022).
Menurut Jihan, rencana relokasi bangunan tersebut berdampak besar secara psikologis bagi para murid. Salah satunya adalah tindakan perundungan dari teman di sekolah baru dengan narasi korban penggusuran.
"Anak-anak di sana (SDN Pondok Cina 1) dipisah dari teman-teman sekelas. Ada yang ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Terus mereka ada yang di-bully juga sama teman-teman di SD itu karena korban penggusuran hingga pemusnahan sewenang-wenang," papar Jihan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok menunda rencana relokasi bangunan SDN Pondok Cina 1. Idris mengatakan, murid di SDN Pondok Cina 1 diperbolehkan belajar hingga pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Pondok Cina 5 rampung.
"Pembangunan Masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5," kata kata Idris melalui akun Instagramnya, @idrisashomad, dikutip Rabu (14/12/2022).
Idris juga menyampaikan, bagi murid yang sudah terlanjur pindah belajar ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 diperkenankan untuk kembali belajar di SDN 1 Pondok Cina.
"Bagi siswa SDN Poncok Cina yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa," jelas Idris.
Baca Juga: Relokasi SDN Pondok Cina 1 Ditunda, Komnas HAM Minta Pemkot Depok Pulihkan Psikologis Siswa
Keputusan ini diambil berdasarkan pertemuan Pemerintah Kota Depok dengan Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kemendagri, Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, kementerian/lembaga, serta memperhatikan surat Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022.
Lebih lanjut, Idris mengatakan pembangunan ruang belajar baru di SDN Pocin 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW