Suara.com - Pergerakan safari politik Anies Baswedan belakangan ini semakin gencar dilakukan ke sejumlah daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai telah mencuri start kampanye sampai-sampai ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan salah satu kandidat terkuat sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti.
Meski begitu, Anies belum sepenuhnya menjadi capres yang diusung oleh NasDem. Anies baru memegang setengah tiket dari NasDem yang artinya Anies adalah bakal calon presiden.
Politisi PDIP, Ruhut Sitompul pun turut memberikan kritik kepada Anies yang akhir-akhir ini telah mencuri start kampanye. Ruhut mengingatkan Anies agar menjaga etika perpolitikan Indonesia.
"Ingat masih bakal calon belum di atas 20 %. Jadi baru Calon Nasdem," cuit Ruhut pada unggahan akun Twitternya @ruhutsitompul dikutip pada Sabtu, (17/12/2022).
Tudingan Anies curi start yang diungkap Ruhut berdasar narasi Anies ketika melakukan kunjungan ke daerah.
"Mendengar narasinya dan pergerakannya terang benderang sudah curi start dan tolong diingat etika harus dijunjung tinggi dalam berpolitik. Jadi tidak menghalalkan semua cara MERDEKA," sambungnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan kelompok masyarakat bernama Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan melakukan pelanggaran kampanye saat safari politik ke Aceh pada 2 Desember 2022.
Semula laporan mereka belum dapat diterima Bawaslu karena pelapor dinilai belum memenuhi semua persyaratan.
Baca Juga: Benarkah Ganjar Pranowo Akhirnya Pilih Ahok buat Dampingi di Pilpres 2024?
Tetapi kemarin, pelapor menyatakan telah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan.
"Alhamdulillah bukti berkas tiga rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan (kemarin)," kata Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan pers, Kamis (8/12/2022).
Anies dan Partai Nasdem dinilai telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.
"Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di negeri kita," kata Husni.
Husni menyebut safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU.
Dia menilai sikap Anies akan berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Pentolan PKS Harus Waspada, Fahri Hamzah dan Anis Matta Bakal Sikat Habis Basis Pemilih PKS di Pemilu 2024
-
Jadwal Pendaftaran PPS Pemilu 2024, Dibuka Besok! Syaratnya Gampang
-
Ganjar Ungkap Filosofi Nomor Urut 3 Bagi PDI Perjuangan: Metal, Merah Total dan Hattrick
-
Belum Jadi Capres Beneran, Bawaslu Imbau Anies Tak Gunakan Masjid Sebagai Ladang Kampanye
-
Partai Prima Gagal Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, DPW Prima Bali: Ada Intervensi, KPU Membatasi Hak Politik Rakyat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung