Suara.com - Pergerakan safari politik Anies Baswedan belakangan ini semakin gencar dilakukan ke sejumlah daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai telah mencuri start kampanye sampai-sampai ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan salah satu kandidat terkuat sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti.
Meski begitu, Anies belum sepenuhnya menjadi capres yang diusung oleh NasDem. Anies baru memegang setengah tiket dari NasDem yang artinya Anies adalah bakal calon presiden.
Politisi PDIP, Ruhut Sitompul pun turut memberikan kritik kepada Anies yang akhir-akhir ini telah mencuri start kampanye. Ruhut mengingatkan Anies agar menjaga etika perpolitikan Indonesia.
"Ingat masih bakal calon belum di atas 20 %. Jadi baru Calon Nasdem," cuit Ruhut pada unggahan akun Twitternya @ruhutsitompul dikutip pada Sabtu, (17/12/2022).
Tudingan Anies curi start yang diungkap Ruhut berdasar narasi Anies ketika melakukan kunjungan ke daerah.
"Mendengar narasinya dan pergerakannya terang benderang sudah curi start dan tolong diingat etika harus dijunjung tinggi dalam berpolitik. Jadi tidak menghalalkan semua cara MERDEKA," sambungnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan kelompok masyarakat bernama Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan melakukan pelanggaran kampanye saat safari politik ke Aceh pada 2 Desember 2022.
Semula laporan mereka belum dapat diterima Bawaslu karena pelapor dinilai belum memenuhi semua persyaratan.
Baca Juga: Benarkah Ganjar Pranowo Akhirnya Pilih Ahok buat Dampingi di Pilpres 2024?
Tetapi kemarin, pelapor menyatakan telah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan.
"Alhamdulillah bukti berkas tiga rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan (kemarin)," kata Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan pers, Kamis (8/12/2022).
Anies dan Partai Nasdem dinilai telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.
"Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di negeri kita," kata Husni.
Husni menyebut safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU.
Dia menilai sikap Anies akan berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Pentolan PKS Harus Waspada, Fahri Hamzah dan Anis Matta Bakal Sikat Habis Basis Pemilih PKS di Pemilu 2024
-
Jadwal Pendaftaran PPS Pemilu 2024, Dibuka Besok! Syaratnya Gampang
-
Ganjar Ungkap Filosofi Nomor Urut 3 Bagi PDI Perjuangan: Metal, Merah Total dan Hattrick
-
Belum Jadi Capres Beneran, Bawaslu Imbau Anies Tak Gunakan Masjid Sebagai Ladang Kampanye
-
Partai Prima Gagal Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, DPW Prima Bali: Ada Intervensi, KPU Membatasi Hak Politik Rakyat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!