Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan pihak Kementerian Keuangan. Mediasi itu dilakukan buntut dari pernyataan Adil yang mempermasalahakn dana bagi hasil (DBH) migas.
Dalam mediasi tersebut, Kemendagri turut mengundang Gubernur Riau Syamsuar serta Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan mediasi berjalan cair. Suasana antara Adil dan pihak Kemenkeu juga sudah jernih.
"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin-dingin juga semua," kata Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Kendati suasana sudah mencair, Fatoni mengatakan masih ada agenda pertemuan berikut untuk membicarakan lebih teknis persoalan DBH minyak di Kepulauan Meranti. Rencananya, pertemuan itu dilangsungkan di Kemendagri pada Rabu besok.
"Itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita. Semuanya ngomong data karena semua penetapan ini berdasarkan data," kata Fatoni.
Sementara itu, Adil tidak banyak bicara. Ia hanya manut dengan apa yang disampaikan Kemendagri melalui Fatoni.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari anu ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," kata Adil.
Adil juga menanggapi ihwal data terkait DBH untuk Meranti dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel dan DBH dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel.
Baca Juga: Diundang ke Jakarta, Gubernur Syamsuar Ingin DBH Sawit Punya Aturan Jelas
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tnggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," kata Adil.
Ngamuk ke Kemenkeu soal DBH
Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kemenkeu terkait pembagian DBH minyak. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
Berita Terkait
-
Argentina Juara Piala Dunia 2022, Kemenkeu: Indonesia Lebih Baik karena Tak Pernah Gagal Bayar Utang
-
Kemenkeu Balas Caci Maki Bupati Meranti, Ungkap Data Keuangan Terbaru
-
Mediasi Bupati Meranti Terkait Caci Maki Kemenkeu Digelar Tertutup Minggu Depan
-
Gubernur Sulteng Tolak Lantik Sekda Provinsi, Kemendagri Buka Suara
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat