Suara.com - Larangan untuk mendapatkan pendidikan adalah kebijakan yang ditakuti para perempuan di seluruh Afghanistan sejak Taliban kembali.
Pada Rabu (21/12), banyak perempuan berjilbab yang hendak memasuki kampusnya, diblokir dan ditolak oleh penjaga Taliban.
Rekaman menunjukkan para mahasiswi itu menangis saat mereka diusir pergi dari kampus.
Setelah melarang anak perempuan dari sebagian besar sekolah menengah selama 16 bulan terakhir, Taliban minggu ini juga melarang pendidikan universitas bagi perempuan.
Mahasiswi jurusan Sastra Jerman di Universitas Kabul, Setara Farahmand mengatakan perhatian utama Taliban adalah menindas perempuan. "Fokus Taliban saat ini adalah menindas hak-hak perempuan. Mereka tidak ingin kaum perempuan mengambil peran dalam pembangunan negara dan bekerja sama, dengan saudara laki-laki kita.
"Mereka hanya ingin, para perempuan berada di rumah, itu saja. Mereka tidak menginginkan sumbangan kami," katanya.
Pihak berwenang Taliban telah mengeluarkan perintah pada hari Selasa - dan pada hari berikutnya tempat belajar lainnya, termasuk sekolah agama Islam dan perguruan tinggi swasta di beberapa provinsi, juga melaksanakan keputusan tersebut.
Narasumber dari tiga provinsi - Takhar di utara, Ghazni di tenggara dan ibu kota Kabul - mengkonfirmasi kepada BBC bahwa Taliban telah menghentikan siswi perempuan menghadiri pusat pendidikan swasta di sana.
Tampaknya semua jalur pendidikan formal untuk perempuan telah ditutup.
Larangan bersekolah itu menyebabkan beberapa perempuan berani melakukan protes pada hari Rabu di jalan-jalan di Kabul - tindakan berbahaya mengingat rekor Taliban dalam menahan pengunjuk rasa.
Demonstrasi kecil itu dengan cepat dapat dibubarkan oleh petugas Taliban.
Generasi ini memandang mereka adalah kelompok yang beruntung - mendapatkan pendidikan yang tidak diperoleh oleh ibu, kakak perempuan, dan sepupu mereka.
Sebaliknya, mereka melihat masa depan telah hancur.
Taliban, yang dimulai sebagai kelompok militan Islam garis keras, telah berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan ketika mereka kembali berkuasa pada Agustus tahun lalu - setelah kengerian pemerintahan mereka sebelumnya dari 1996-2001 ketika perempuan tidak bisa bekerja atau belajar.
Tetapi keputusan terbaru mereka sekali lagi menghapus kebebasan dan hak yang diberikan kepada perempuan setelah pasukan pimpinan AS menarik diri dari Afghanistan dan Taliban kembali berkuasa.
Namun hanya tiga bulan yang lalu, Taliban mengizinkan ujian masuk universitas untuk dilanjutkan.
Ribuan perempuan mengikuti ujian di tingkat provinsi-provinsi di seluruh negeri.
Banyak yang telah belajar secara diam-diam - baik di rumah atau mengambil risiko dengan mengikuti bimbingan belajar tersembunyi yang didirikan untuk anak perempuan.
Bahaya selalu hadir. Selama beberapa ujian pengebom menyasar sekolah, menewaskan murid sekolah.
Tapi tetap saja para perempuan muda itu terus bertahan.
Bahkan ketika Taliban pada bulan November memberlakukan pembatasan di menit-menit terakhir pada mata pelajaran - seperti ekonomi, teknik, dan jurnalisme - mereka terus mencoba, banyak yang melamar untuk menjadi pengajar dan di kedokteran.
Seperti yang dikatakan mahasiswi lainnya kepada BBC, "Mengapa kami harus selalu menjadi korban? Afghanistan adalah negara miskin. Tetapi perempuan di negara ini telah mengalami kemiskinan di samping setiap masalah lainnya dan mereka tetap harus menderita."
Sekolah bagi perempuan telah lama menjadi titik pertikaian antara faksi konservatif dan faksi yang lebih moderat di Taliban.
Larangan universitas sekarang ini menunjukkan kemenangan kelompok yang lebih fundamentalis di Taliban, yang pemimpin tertingginya Hibatullah Akhundzada percaya bahwa pendidikan modern - terutama untuk perempuan dan anak perempuan - salah dalam ajaran Islam.
Namun tidak semua orang dalam gerakan yang berkuasa berpikir seperti dia - dan ada laporan pejabat yang lebih moderat di kota-kota seperti Kabul menginginkan perempuan di atas usia 12 tahun untuk mengenyam pendidikan.
Seperti yang telah diperingatkan oleh para pembela HAM, keputusan tersebut berdampak pada masa depan seluruh negara.
"Tidak ada negara yang dapat berkembang ketika setengah dari populasinya tertahan," Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken memperingatkan.
Negara-negara Barat bersikeras pendidikan perempuan sebagai syarat yang harus dipenuhi Taliban jika mereka menginginkan pengakuan global.
Namun sejauh ini Taliban telah mengabaikan kritik tersebut.
Bagi keluarga-keluarga Afghanistan, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia, melihat masa depan putri mereka kembali ke "zaman kegelapan" telah memicu ketakutan dan kemarahan.
Berita tentang larangan universitas mendorong beberapa aktivis perempuan Afghanistan untuk memposting cerita tentang hari kelulusan universitas mereka sendiri - dengan topi dan gaun.
Penolakan terhadap Taliban sejak merebut kekuasaan lagi, belum cukup, kata mereka.
Dan itu bagian dari meningkatnya gelombang pembatasan pada kehidupan sehari-hari perempuan dalam beberapa minggu terakhir.
Pada bulan November, perempuan di Kabul juga dilarang memasuki tempat umum seperti taman dan pusat kebugaran.
Perempuan semakin dikurung di rumah mereka dalam kebijakan yang setara dengan pemenjaraan, kata PBB.
'Tindakan yang tidak Islami'
Untuk seorang mahasiswa hukum, jalur pendidikan tingginya tampaknya sudah berakhir sekarang. Masa kuliahnya telah berakhir untuk liburan musim dingin dan baru akan dimulai kembali hingga Maret.
Tapi sekarang dia tidak diizinkan untuk masuk kembali ke kampus - dia telah "kehilangan segalanya".
Sebagai seorang sarjana hukum Syariah, dia mengatakan kepada BBC bahwa dia berjuang untuk memahaminya sesuai dengan ajaran Islam.
"Taliban telah mengambil hak yang diberikan Islam dan Allah kepada kami," katanya kepada BBC.
"Mereka harus pergi ke negara-negara Islam lainnya dan melihat bahwa tindakan mereka tidak Islami. Menurut apa yang mereka katakan ini adalah Syariah. Tapi mengapa mereka ingin mempraktikkannya hanya pada perempuan? Mengapa mereka tidak menerapkannya pada laki-laki?"
Ulama lain mendukung pendapatnya. Nawida Khurasani, salah satu dari sedikit cendekiawan perempuan Afghanistan, mengatakan keputusan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
"Tidak ada tempat dalam Islam - karena Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan," kata Nawida, yang kini tinggal di Kanada.
Seorang sarjana jurusan agama yang berbicara dengan BBC - seorang imam yang tinggal di Afghanistan - setuju bahwa baik pria maupun perempuan harus mengenyam pendidikan berdasarkan Islam.
Namun bagi banyak pengamat Afghanistan - tidak ada gunanya mencoba menjelaskan tindakan Taliban di bawah ajaran Islam.
Mereka mengatakan, larangan universitas hanyalah tujuan untuk sepenuhnya menekan perempuan dan menghapus kebebasan yang mereka miliki di tahun-tahun antara periode pemerintahan Taliban.
Menutup pintu pendidikan universitas adalah upaya Taliban dalam menyempurnakan kontrol mereka atas perempuan.
"Afghanistan bukan negara untuk perempuan tetapi penjara bagi perempuan," kata akademisi dan aktivis Afghanistan Humaira Qaderi, yang tinggal di Amerika Serikat.
“Tidak ada lagi kehidupan sosial bagi perempuan Afghanistan. Jalanan sekarang didominasi laki-laki.
"Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Taliban. Tapi mereka melakukannya."
Berita Terkait
-
Taliban Larang Perempuan Afghanistan Belajar di Universitas
-
PBB Kembali Tunda Kredensial Keanggotaan Afghanistan, Libya, dan Myanmar
-
Duit Proyek Piala Dunia 2022 Mengalir ke Taliban, Mulai dari Sediakan Alat Konstruksi Bangun Stadion
-
Sinopsis The Outpost: Film Aksi Perang tentara Amerika dengan Taliban
-
Geger! Pasutri Afghanistan Tuding Tentara AS Culik Bayi Mereka
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor