Suara.com - Sekretaris Departemen IV DPP Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, menyoroti pernyataan Menkopulhukam Mahfud MD terkait prosedur pembuatan Perppu Cipta Kerja.
Melalui akun Twitter-nya, @Hasbil_Lbs menyoroti penjelasan Mahfud MD yang menyebut bahwa UU inkonstitusional bersyarat hanya bisa diperbaiki dengan UU atau Perppu. Mahfud MD juga mengungkapkan jika pembuatan Perppu hanya bisa dilakukan jika ada kondisi genting.
Atas pernyataan tersebut, Hasbil menilai jika prosedural penetapan Perppu tidak akan berujung.
"Prof @mohmahfudmd mengatakan tinggal diuji. Iya bisa diuji ke MK itu setelah Perppu menjadi UU. Apabila proses pengujiannya di MK, Perppu telah diundangkan DPR, maka pengujian perkaranya telah 'kehilangan objek'," kata Hasbil seperti dikutip Suara.com pada Selasa (3/1/2023).
"Jadi muter-muter aja terus, tapi iyalah kalian penguasa hari ini," sambungnya.
Cuitan elite Demokrat ini pun sontak saja menjadi perhatian dari warganet. Dalam komentarnya warganet melontarkan kritik pedas kepada Mahfud MD.
"Diuji di lembaga yang dipimpin oleh adik ipar sendiri maksudnya Pak? Kayaknya lebih baik diuji di hati nurani orang-orang yang masih mikir kesejahteraan negara saja," kata warganet.
"Ruwet. Semakin lama semakin ruwet," imbuh warganet lain.
"Di era Jokowi pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi sekadar memenuhi aspek formalnya aja. Masalah substansi, moralitas konstitusional, dan lainnya selalu dikesampingkan," ujar warganet lain.
Baca Juga: Kritisi Perppu Cipta Kerja, AHY Sebut Pemerintah Acuhkan Esensi Demokrasi
"Gentingnya di mana Prof, mohon pencerahannya," tambah warganet lain.
"Mungkin yang dimaksud kondisi kegentingan adalah ketidakmampuan rezim ini atas tekanan oligarki sehingga Perppu dikeluarkan. Begitu kira-kira ya Prof?" komentar warganet lainnya lagi.
Berita Terkait
-
Kritisi Perppu Cipta Kerja, AHY Sebut Pemerintah Acuhkan Esensi Demokrasi
-
Belum Ambil Sikap Resmi, DPR Pilih Pelajari Dulu Perppu Cipta Kerja Untuk Dibahas Bersama Fraksi
-
Pekerja yang Menikah dengan Rekan Sekantor Tak Boleh Dipecat dalam Perppu Cipta Kerja
-
Aroma Busuk Istana Bersihkan NasDem dari Kekuasaan, Lakon Jokowi Masih Kuat Berkuasa hingga Alasan Mengapa Harus Anies-Agus alias AHY
-
Demokrat dan PKS Diisukan 'Selingkuh' demi Kekuasaan, Anies Baswedan Ketawa: Lho Kan...
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK