Suara.com - Koalisi Perubahan yang digadang-gadang mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan sudah karam sebelum berlayar.
Banyak isu berkembang menyebut Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berbelot dari Koalisi Perubahan karena diduga ditawari jabatan tertentu di pemerintahan.
Tak disangka, Anies ternyata hanya menanggapi santai berbagai spekulasi tersebut. Sikap ini seperti yang terlihat di podcast-nya bersama Arie Putra di kanal YouTube Total Politik.
"Lho kan ini koalisi untuk tahun 2024 ke depan. bukan buat sebelum 2024," kata Anies sambil tertawa, dikutip pada Selasa (3/1/2023).
"Ini untuk 2024 ke depan, bukan untuk pra-2024," tegas Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem tersebut.
Anies sendiri tidak terlalu mengambil pusing berbagai spekulasi yang berkembang dan menghargai proses penjajakan calon koalisi yang masih berlangsung.
Menurut Anies, isu ini beredar karena Partai NasDem yang memang memulai proses internal pemilihan bacapres lebih awal.
"Nah kalau yang dua lain kan baru mau akan proses, kan nggak boleh proses internal itu dilanggar. Barangkali semua membayangkan proses ini baru dimulai 2023, cuma karena NasDem sudah memulai Juni 2022 dan deklarasi Oktober, sehingga yang lain kesannya terlambat," jelas Anies.
Anies tak menepis bahwa pembicaraan untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan tanggal 10 November 2022 memang pernah ada. Namun pembicaraan itu gugur ketika Partai Demokrat dan PKS masih harus menyelesaikan proses internal mereka.
Anies sendiri menilai sangat wajar bila banyak spekulasi berkembang meskipun Koalisi Perubahan sebenarnya masih berproses sampai sekarang.
"Semua orang punya hak untuk menginterpretasikan, menganalisa, inilah publik. Kita nggak boleh protes, ya boleh-boleh saja mau dianalisa siapapun, ini kan wilayah publik," kata Anies.
"Justru kita harus menyadari dari awal bahwa apapun yang dikerjakan pasti punya interpretasi yang banyak," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anies juga sempat membahas soal dugaan Koalisi Perubahan batal deklarasi akibat tidak adanya persetujuan bohir alias bandar.
Namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali hanya menjawab secara diplomatis. "Siapa bandarnya?" tutur Anies.
Berita Terkait
-
NasDem Tak Ingin Cawapres Anies Cuma Sebatas Gunting Pita atau Jadi Ban Serep
-
Soal Kabar PKB Ingin Gabung, NasDem: Semakin Banyak Partai di Koalisi Perubahan Semakin Bagus
-
CEK FAKTA: Demi Menang Pilpres 2024, Benarkah Anies Baswedan Minta Bantuan FPI dan HTI?
-
CEK FAKTA: Benarkah Khofifah Dijemput Paksa KPK Demi Jegal Anies di Pilpres 2024?
-
Istana 'Gadaikan' Ganjar dan Prabowo demi Jegal Anies di Pilpres 2024? Refly Harun Ungkit Nama AHY-Aher
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional