Suara.com - PDI Perjuangan dengan tegas menginginkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Sikap PDIP itu berbeda sendiri dari 8 fraksi di DPR RI yang tetap mendukung penerapan sistem proporsional terbuka.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menilai sistem proporsional tertutup kerap diminati partai bergaya sedikit otoriter. Singgung PDIP?
"Bagi partai politik yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem ini lebih disukai," kata Yanuar kepada wartawan, Rabu (4/1/2022).
Yanuar menuturkan sistem proporsional tertutup juga disukai para kader partai politik yang berjiwa oportunis, elitis dan tidak mampu berkomunikasi dengan publik.
Selain itu sistem tersebut juga telah digunakan sepanjang era Orde Baru atau Orba.
"Sistem proporsional tertutup adalah peluang terbesar bagi karir pribadinya," kata Yanuar.
Menurutnya sistem proporsional tertutup di masa lalu telah menghasilkan oligarki di dalam partai, tertutupnya kompetisi antara sesama kader, dan melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah.
"Lho, masa iya sih sistem pemilu seperti itu masih mau dipertahankan? Justru karena kita semua memahami bahwa ada salah arah, maka akhirnya sistem proporsional terbuka dijadikan kesepakatan bersama sejak pemilu 2009," jelas Yanuar.
Lebih jauh, ia menilai sistem proporsional tertutup memberikan dampak negatif dan kembali ke zaman orba. Di mana rakyat tidak kenal calon yang akan mewakili mereka di legislatif. Yanuar mengatakan hal itu bak membeli kucing dalam karung.
Baca Juga: Partai Ummat Enggan Buru-buru Menyatakan Dukungan Capres: Terlalu Pagi, Terlalu Dini
"Rakyat mungkin debat soal mana partai politik yang akan dipilih, tetapi mereka tidak tahu siapa orang yang akan membantu memperbaiki nasibnya esok. Hubungan rakyat dengan pemilih sangat jauh karena anggota legislatif, sebagai jembatan mereka, tak ada yang bisa mereka kenal dekat," jelas Yanuar.
Jawaban PDIP
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan sikap dengan mendukung proporsional tertutup sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, soal sistem pemilu PDIP akan bersikap taat terhadap asas konstitusi.
"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama ketika pada tahun 2009 ketika MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas. Kami ini taat konstitusi, bagi PDIP kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah parpol dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Hasto kemudian menjelaskan, pihaknya mendorong sistem pemilu proposional tertutup sebagai bagian dari memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Sebagai partai yang menjalankan fungsi kadersisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan disitulah proporsional tertutup kami dorong," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Adu Kuat PAN Vs Partai Ummat Berebut Suara Di Pemilu 2024, Siapa Unggul?
-
PKB Sebut Partai Sedikit Otoriter Dan Kader Oportunis Lebih Suka Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Sindir PDIP?
-
Beda dengan Megawati, Terungkap Alasan Sukmawati Soekarnoputri Pensiun dari Dunia Politik
-
Ketimbang Buru-buru Sebut Nama, Partai Ummat Pilih Diskusi Dulu Kriteria Capres yang Dibutuhkan
-
Partai Ummat Enggan Buru-buru Menyatakan Dukungan Capres: Terlalu Pagi, Terlalu Dini
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S
-
Kemenhut Selidiki Praktik 'Pencucian Kayu Ilegal' di Lokasi Banjir Sumatra Utara
-
Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu Ilegal di Sumut, Penyidikan Menyeret Sejumlah Pemilik PHAT
-
Geruduk KPK, Warga Pati Teriak Minta Bupati Sudewo Pakai Rompi Oranye Korupsi Rel Kereta
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil di PA Bandung, Buntut Kasus Lisa Mariana?
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya