"Ya, Bu Mega sepantaran lah. Bu Mega kalau nggak salah tahun ini 76. Sekarang masih 75. Tahun depan 77, sama lah. 82 tahun itu apakah Amerika kita bilang nggak ada stok anak muda? Kan nggak juga. Nah itu imajinasinya, boleh dong," imbuhnya.
Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut usulan yang menyarankan Megawati maju capres di Pilpres 2024 itu masih masuk akal. Sebab, tidak ada yang salah jika ia diberikan kesempatan untuk memutuskan.
Menurut dia, dirinya akan menyampaikan ide dari Budi Adiputro itu ke Megawati. Terkait diterima atau tidaknya, tentu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati. Ia kemudian meminta publik untuk menunggu hasil keputusan tersebut.
Analisa Refly Harun
Terkait wacana Megawati maju jadi capres juga disorot oleh pakar hukum tata negara Refly Harun. Menurut dia, Ketum PDIP itu bisa nyapres bahkan untuk dua periode.
"Megawati bisa dua periode, kenapa dua periode, kalau kita baca, presiden dan wakil presiden, dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," ujar Refly di kanal Youtubenya sebagaimana dipantau Suara.com, Senin (9/1/2023).
Dia menjelaskan, bahwa kalimat 'sesudahnya ' itu sesudah lima tahun, bukan sesudah dua tahun atau tiga tahun. Kata dia, Megawati sebelumnya menjadi presiden bukan karena proses pemilihan oleh MPR maupun rakyat. Tetapi karena menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang di-impeachment dimakzulkan pada Juli 2021.
"Jadi Presiden Megawati memang menjabat lebih dari tiga tahun, dari Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Tetapi walaupun sudah lebih dari tiga tahun, itu sebenarnya tidak bisa dianggap satu periode, karena periodenya kan sesudahnya," jelas Refly.
"Nah, tapi kalau pakai preseden pemilihan kepala daerah, dan lebih dari 2,5 tahun itu dianggap satu periode, walaupun saya tidak setuju ya. Saya belum ngecek UU pemilu apakah menyebut periodesasi ini. Tapi bagi saya, menurut saya harusnya memang tidak dihitung satu periode karena sesudahnya jelas sekali yaitu sesudahnya berarti sesudah menjabat selama lima tahun, harusnya dapat dipilih kembali," sambungnya.
Baca Juga: Megawati Sudah Kantongi Nama Capres PDIP, Puan ke Kader: Jadi Nggak Usah Nengok Kanan Kiri
Dia juga mengatakan, meski startnya sudah cukup terlambat, namun tetap ada peluang untuk itu. Mengingat, kata Refly, sejak dulu Megawati selalu jadi nomor satu atau nomor dua di survei sebelum tahun 2014.
Berita Terkait
-
BREAKING NEWS PDIP Umumkan Ganjar-Ahok Capres 2024, Benarkah Info yang Beredar Tersebut? Cek Fakta!
-
Megawati Sudah Kantongi Nama Capres PDIP, Puan ke Kader: Jadi Nggak Usah Nengok Kanan Kiri
-
Digagas Prananda Prabowo, PDIP Kenalkan Aplikasi Media Pintar Perjuangan Jelang HUT ke-50
-
Megawati Masih Bisa Nyapres di Pemilu 2024! Permintaan Mega Turun Gunung Bermunculan
-
Analisis Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Bisa Nyapres 2 Periode
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga