Suara.com - Polemik skema Pemilihan Umum antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup masih menjadi perdebatan antarpartai. Terbaru, delapan parpol sudah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup merupakan sebuah sistem yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan. Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Sebelumnya, ada tiga partai politik yang pernah mendukung sistem proporsional tertutup ini. Mereka adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).
"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.
Kendati begitu, dua partai yang pertama disebut kini menyatakan penolakannya terhadap Pemilu sistem proporsional tertutup.
Golkar, melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin, menganggap sistem proporsional terbuka lebih mewakili aspirasi publik.
Ia menuturkan, pihaknya tak yakin dengan sistem pemilu proporsional tertutup bakal lebih baik.
"Jadi partai politik tidak kemudian menjadi ego di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.
Baca Juga: Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu ikut menghadiri pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023).
"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi PKS.
Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.
Kenapa PDIP Bersikukuh Sistem Proporsional Tertutup?
Sejauh ini ada delapan partai politik yang mendeklarasikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu adalah Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra
Tag
Berita Terkait
-
Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
-
Jelang HUT PDI Perjuangan: Puan Ungkap Ada Kejutan, Bakal Umumkan Nama Capres?
-
PDIP Pasang Target Menang Hattrick, Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu, Itu Tak Masuk Akal
-
Puan Maharani Sebut Urusan Capres Ada di Garis Tangan, Minta Semua Pihak Santai
-
Puan Maharani: Jika Ada Pihak-pihak Berteriak Penundaan Pemilu Merupakan Usul yang Tak Masuk Akal
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
Terkini
-
Heboh Kota Tua Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK, Begini Penjelasan Pihak Pengelola
-
Batal Lanjutkan RJ, Penghentian Kasus Hogi Minaya Tinggal Tunggu Surat Kejari Sleman
-
Nyaris Seluruh Faskes di Daerah Bencana Sumatera Berfungsi Normal
-
Buka Pelatihan Komunikasi Sosial, Kapolda Metro Jaya: Polisi Jangan Sakiti Hati Masyarakat!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung