Suara.com - Polemik skema Pemilihan Umum antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup masih menjadi perdebatan antarpartai. Terbaru, delapan parpol sudah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup merupakan sebuah sistem yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan. Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Sebelumnya, ada tiga partai politik yang pernah mendukung sistem proporsional tertutup ini. Mereka adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).
"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.
Kendati begitu, dua partai yang pertama disebut kini menyatakan penolakannya terhadap Pemilu sistem proporsional tertutup.
Golkar, melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin, menganggap sistem proporsional terbuka lebih mewakili aspirasi publik.
Ia menuturkan, pihaknya tak yakin dengan sistem pemilu proporsional tertutup bakal lebih baik.
"Jadi partai politik tidak kemudian menjadi ego di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.
Baca Juga: Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu ikut menghadiri pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023).
"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi PKS.
Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.
Kenapa PDIP Bersikukuh Sistem Proporsional Tertutup?
Sejauh ini ada delapan partai politik yang mendeklarasikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu adalah Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra
Tag
Berita Terkait
-
Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
-
Jelang HUT PDI Perjuangan: Puan Ungkap Ada Kejutan, Bakal Umumkan Nama Capres?
-
PDIP Pasang Target Menang Hattrick, Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu, Itu Tak Masuk Akal
-
Puan Maharani Sebut Urusan Capres Ada di Garis Tangan, Minta Semua Pihak Santai
-
Puan Maharani: Jika Ada Pihak-pihak Berteriak Penundaan Pemilu Merupakan Usul yang Tak Masuk Akal
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan