Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 Provinsi di Indonesia.
Ratusan letusan konflik itu terjadi di luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).
Dalam catatan akhir tahun 2022 KPA bertajuk 'Bara Konflik Agraria: PTPN Tidak Tersentuh, Kriminalisasi Meningkat', sektor perkebunan masih menyumbang jumlah konflik agraria tertinggi sepanjang 2022.
Total, ada 99 letusan konflik agraria yang berlangsung di luasan lahan mencapai 377.197 hektare dan berdampak pada 141.0001 warga.
"Kalau kita lihat dari sejak bahkan satu dekade terakhir, sektor perkebunan menyumbang konflik agraria tertinggi. Tahun 2022, ada 99 konflik agraria jadi betul-betul mendominasi, seluas 377 ribu hektare dan warga terdampak sebanyak 141 ribu," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2023).
Selanjutnya, sektor proyek pembangunan infrastruktur menenpati urutan kedua dalam menyumbang jumlah konfik agraria sepanjang 2022.
Total ada 32 kasus yang berlangsung di luasan lahan mencapai 102.752 hektar dan berdampak pada 28.795 warga.
Pada sektor pembangunan properti atau real estate, terjadi sebanyak 26 konflik agraria. Konflik itu berlangsung di luasan lahan mencapai 4.572 hektar dan berdampak pada 15.957 warga.
Selanjutnya, di sektor pertambangan, sebanyak 21 konflik agraria berlangsung di luasan lahan mencapai 213.048 hektare dan berdampak pada 122.082 masyarakat. Kemudian, pada sektor kehutanan terjadi 21 konflik agraria di luasan lahan mencapai 328.056 hektare dan berdampak pada 13.635 warga.
Pada urutan berikutnya, ada enam konflik agraria pada sektor fasilitas militer yang terjadi di luasan lahan mencapai 3.005 hektare dan berdampak pada 20.229 masyarakat.
"Kemudian konflik agraria akibat bisnis pertanian skala besar ditempat ketujuh dan konflik agraria di pesisir pulau kecil sama-sama terjadi empat letusan konflik agraria."
Tahun lalu, pada 2021 KPA juga merilis catatan akhir tahun dengan tema 'Penggusuran Skala Nasional.' Tema itu berkaitan dengan laporan situasi konflik dan kebijakan agraria di tahun kedua pandemi Covid-19.
Dalam catatan tersebut, terjadi 207 letusan konflik agraria yang bersifat struktural. Ratusan konflik itu berlangsung di 32 provinsi dan tersebar di 507 desa dan kota serta berdampak pada 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luasan tanah berkonflik seluas 500.062,58 hektare.
Berita Terkait
-
Meningkat Dibanding Tahun Lalu, KPA Sebut 212 Letusan Konflik Agraria Terjadi di 33 Provinsi Sepanjang 2022
-
Desak Pemerintah Setop Pembahasan Rancangan Perpres Reforma Agraria, KPA Sampaikan 8 Pandangannya
-
Selesaikan Persoalan Agraria, Ganjar Minta Pendataan Sertifikasi Tanah Dipercepat
-
400 Hektare Tanah di Kawasan Hutan Kabupaten Jember Sudah Lama Dikuasai Warga, Diusulkan Diserahkan Saja kepada Mereka
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD