Suara.com - Partai Buruh menargetkan pemenangan Pemilu untuk kursi legislatif dan eksekutif dalam gelaran Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 2024 mendatang. Maksimal, 30 kursi di tingkat DPR dapat direbut oleh Partai Buruh.
Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh dalam Rakernas yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta Barat (Jakbar) pada Senin (16/1/2023) hari ini. Untuk jumlah minimal, Partai Buruh menargetkan dapat 20 kursi DPR RI.
Target minimal 20 kursi di DPR RI itu meluputi wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau dengan rincian 1 kursi. Kemudian, untuk wilayah DKI Jakarta, Partai Buruh menargetkan mendapat dua kursi.
Selanjutnya, untuk wilayah Jawa Barat ditargetkan mendapat tujuh kursi, Jawa Timur dan Banten tiga kursi, serta Maluku dan Maluku Utara sebanyak satu kursi.
"Target kursi DPR RI adalah 20 kursi minimal dan 30 kursi maksimal," kata Said Iqbal.
Said menambahkan, target 10 kursi sebagai target maksimal 30 kursi yang dapat direbut berasal dari wilayah Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, dan Papua Pegununungan. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat ditargetkan mendapat dua kursi.
"Itu lah dapil-dapil yang akan direbut Partai Buruh," beber Said.
Tak hanya itu, Partai Buruh menargetkan mendapat empat persen total suara untuk tingkat nasional atau enam sampai tujuh juta suara. Target jumlah suara itu akan direbut Partai Buruh di lima provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Untuk wilayah Jawa Barat, Partai Buruh menargetkan mendapat dua sampai tiga juta suara sah. Sebab, jumlah buruh yang berserikat di Jawa Barat mencapai 10 juta massa -- dan jika ditotal dengan anggota keluarga mencapai 20 juta massa.
Baca Juga: Presiden Partai Buruh Sebut Cuma di Indonesia yang Membolehkan Perbudakan Modern
"Kami menargetkan 4 persen dari total suara sah nasional bisa diraih oleh Partai Buruh, yaitu kurang lebih 6 sampai 7 juta suara, di basis 5 provinsi basis buruh dan petani," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Pelican Crossing Cikini Diapresiasi Warga dan Pengamat
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya