"Begitu juga, misalnya dengan koalisi partai lain, katakanlah seperti Gerindra dan PKB. Pasti dia akan senang kalau misalkan ada partai lain yang ikut bergabung karena semakin banyak teman berserikat ya tentu itu akan semakin banyak peluang untuk memenangkan pertarungan pada 2024," kata Saleh.
Sementara itu, Saleh memastikan belum ada pembicaraan di KIB ihwal peluang menggabungkan koalisi yang ada menjadi satu koaliai besar.
"Nggak ada. Jadi ya ini kita biarkan saja begitu. Yang penting kan komunikasinya jalan, komunikasi lintas partai itu tetap berjalan, nggak ada yang tertutup," ujar Saleh.
Potensi Koalisi Besar
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai memang masih ada kemungkinan partai-partai bersatu di dalam satu koalisi besar.
Pernyataan Arsul menyusul penilaian Sandiaga Uno yang menganggap ada potensi partai-partai bersatu di satu koaliai. Termasuk bersatu ke koalisi Gerindra dan PKB.
Arsul menegaskan saat ini PPP sudah berkoalisi bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi ia mengakui bahwa semua kemungkinam masih terbuka.
"Tentu dalam konteks dinamika politik maka ada kemungkinan-kemungkinan yang terbuka seperti bersatunya koalisi-koalisi atau parpol-parpol dalam koalisi yang lebih besar," ujar Arsul dihubungi, Selasa (24/1/2023).
Termasuk bergabungnya dua koalisi, yakni KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi Gerindra-PKB.
"Tetapi masih terlalu dini untuk berspekulasi bahwa KIB akan 'merge' dengan Koalisi KIR. Meski tidak ada yang tertutup. Kita akan sama-sama tunggu dinamika ke depan," kata Arsul.
Apabila dua koalisi itu bersatu, hal tersebut menandakan adanya kemungkinan reuni partai-partai pendukung pemerintah Jokowi-Maruf Amin, yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Reuni koalisi pemerintahan bisa saja terjadi pada Pilpres 2024. Mengingat partai-partai yang tergabung di dalamnya sudah memiliki pengalaman bersama.
"Kalau bicara faktor pendorong maka sejumlah hal bisa menjadi faktor pendorong, termasuk kebersamaan yang sudah terbangun dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf Amin," kata Arsul.
Diketahui dari semua partai di koalisi pemerintah saat ini, hanya ada NasDem dan PDI Perjuangan yang belum menentukan berkoalisi.
NasDem Belum Deklarasi
NasDem kendati sedang penjajakan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, tetapi hingga kini belum mendeklarasikan koalisi.
Sedangkan PDIP yang memiliki tiket mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri juga belum memutuskam akan berkoalisi atau memilih sendirian.
Lantas apakah nantinya NasDem, termasuk PDIP akan diajak jika KIB dan Gerindra-PKB bergabung di satu koalisi besar? Arsul menilai makin banyak makin bagus.
"Kebersamaan itu kalau terulang buat saya akan lebih baik," ujar Arsul.
Tetapi sebelum masuk ke peluang bersatunya koalisi-koalisi, Arsul mengatakan perlu ada pembicaraan tentang kesamaan pandang. Belum lagi terkait permasalaham kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang hendak diusung.
"Salah satu yang paling krusial dalam koalisi selain menentukan platform maka siapa-siapa yang akan menjadi kandidat paslon Pilpres juga akan turut menentukan komposisi koalisi finalnya nanti," ujar Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi
-
Akademisi UI Kritik Kehadiran Aparat di Kampus Saat Ujian Doktoral Dokter Tifa
-
Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!
-
iPhone XS Bekas Koruptor Laku Rp34 Juta, KPK Jamin Data Sudah Factory Reset
-
Qodari Tolak Negosiasi Program MBG, Pengamat Nilai Bisa Picu Protes Publik Lebih Besar
-
Bukan Dibegal, Dua Korban Tewas di Selokan Bekasi Ternyata Korban Tawuran
-
Rano Karno Menangis di Sidang Paripurna HUT Jakarta: 'Jejak Jutaan Langkah, Keringat, dan Harapan'
-
Menteri PPPA Ungkap Kondisi Perempuan yang Diduga Disekap Pacar Selama Tiga Tahun di Bandung
-
KPK Bongkar Dedi Congor Nikmati Uang Panas Rp30 Miliar dari Kasus Bea Cukai
-
Jejak Pelarian Michael Steven Berakhir: Buronan Kasus Pasar Modal Rp337 M Dipulangkan ke RI