Suara.com - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Guruh Tirta Lunggana mengunjungi kantor DPP NasDem terkait dukungan dirinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024.
“Dari tahun 2017, almarhum (Abraham Lunggana/Haji Lulung) bersama-sama Pak Anies, dan sekarang insyaallah kami akan melanjutkan perjuangan yang akan mengawal Pak Anies,” kata Tirta Lunggana kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
Tirta Lunggana merupakan anak Haji Lulung, seorang politikus PPP yang pernah menjabat sebagai anggota DPR untuk Dapil DKI Jakarta III dari tahun 2019 hingga 2021 di Komisi VII. Selain mengunjungi NasDem, Tirta mengatakan bahwa dirinya juga akan mengunjungi Partai Demokrat dan PKS.
“Kalau kapannya (mengunjungi Demokrat dan PKS), saya belum tahu. Kami tunggu diundang. Seperti itu,” ucap Tirta.
Tirta mengatakan bahwa dirinya akan terus berusaha untuk berjuang bersama Anies Baswedan, meskipun PPP belum menetapkan siapa calon presiden yang akan diusung partai tersebut bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ketika disinggung bagaimana jika PPP mengusung calon presiden selain Anies, ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan perjuangan untuk mendukung Anies di tempat berbeda.
“Kami akan berusaha untuk bersama-sama pengurus lain dengan keluarga besar yang lain tentunya. Apakah langkah selanjutnya kami akan bertahan atau kami akan melanjutkan lagi perjuangan di tempat berbeda, seperti itu,” tuturnya.
Dalam pertemuan antara Tirta dengan NasDem, turut hadir politisi senior Bestari Barus. Bestari secara terbuka mengundang Tirta untuk bergabung dengan partai NasDem dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
“Ini semuanya kader PPP yang datang, eks mantan dulu dari PAN, pindah ke PPP, sekarang ini harapannya enggak basa basi, pindahlah ke Nasdem,” ujar Bestari Barus.
Diberitakan sebelumnya, Tirta baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta melalui SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.
Dalam SK terbaru terdapat susunan, antara lain, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Syaiful Rahmat, Sekretaris Guruh Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaedi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid Samal, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini. (Antara)
Berita Terkait
-
Anak Haji Lulung Mundur Dari PPP, Buntut Dicopot sebagai Ketua DPW DKI Jakarta Lantaran Dukung Anies Baswedan
-
Ganjar dan Anies Asik Ngobrol saat Hadir di Pernikahan Kiky Saputri, Warganet: Bersatu Mencalonkan 2024
-
Bukan Pertama Kali, Politikus NasDem Bocorkan Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg