Suara.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi meminta urusan pencapresan tidak melulu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan ia meminta agar tidak ada yang menyenggol Jokowi ketika ada partai politik atau parpol yang membatalkan dukungannya terhadap salah satu tokoh.
"Jadi jika ada parpol yang mau mencalonkan sosok tertentu jangan dikaitkan dengan sikap Presiden. Begitu pula jika ada parpol yang ingin membatalkan atau mengubah calonnya, jangan dikait-kaitkan dengan Presiden," kata Budi Arie melalui keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Budi Arie lantas mendukung sikap Jokowi yang tidak mau dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan. Sikap itu sempat ditunjukan Jokowi ketika menjawab isu dirinya komplain kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh karena tidak memberitahu soal deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres 2024.
Menurut Budi, tidak etis seorang Jokowi ikut campur dalam urusan pencapresan di tubuh setiap parpol.
"Presiden ya harus netral dong. Mosok presiden dukung mendukung calon tertentu. Ya nggak etislah," ucapnya.
Ngaku Tak Komplain
Jokowi tak mengakui sempat komplain ke Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh karena tak memberi tahu sebelum deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.
Ia tidak merasa memiliki wewenang untuk mengurusi dapur partai politik.
Jokowi mengatakan kalau itu merupakan urusan Koalisi Perubahan yang tergabung dari NasDem, Demokrat dan PKS.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Turun Tangan Langsung Putuskan Ferdy Sambo Dihukum Mati, Benarkah?
"Itu urusannya partai. urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," kata Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Kepala Negara lantas merasa tidak memiliki urusan terkait hal tersebut. Ia juga meminta agar tidak selaku menghubung-hubungkan Istana dengan isu yang beredar di luarnya.
"Apa urusannya presiden?," tanya Jokowi.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," tambahnya.
Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkap kalau Jokowi komplain ke Surya Paloh karena mendeklarasikan Anies. Jokowi bertanya kepada Surya Paloh kenapa tidak memberitahukan kepada dirinya terlebih dahulu.
Komplain itu disampaikan Jokowi ketika mengundang Surya Paloh ke Istana Kepresidenan Jakarta beberapa hari yang lalu.
Berita Terkait
-
Kaesang Pangarep Menuju Panggung Politik, Dulu Nolak Gegara Gaji Kecil Tapi Kini Tertarik
-
Isu Reshuffle pada Rabu Pon, Jokowi: Sore Saya...
-
Kalau Jokowi Serius, Luhut dan Moeldoko Dipecat Dulu, Kata Pakar
-
CEK FAKTA: Keputusan Jokowi Final! Ferdy Sambo Segera Ditembak Mati, Benarkah?
-
Lagi-lagi Ditodong Soal Reshuffle, Jokowi: Masa Saya Ulangi Lagi, Ini Rabu Pon
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!