Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani manyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kementerian Agama karena menetapkan ongkos naik haji di bawah dari perencanaan sebelumnya. Sempat direncanakan Rp 69 juta, pemerintah akhirnya memutuskan biaya haji 2023 menjadi Rp 49 juta.
"Ibu bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara untuk jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta," kata Muzani saat menghadiri Tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023).
"Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi," tambahnya.
Muzani menjelaskan, turunnya biaya haji dari Rp 69 juta menjadi 49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan.
Upaya itu pula yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke 15 tahun.
"Jadi bapak, ibu, politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pemgambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya adalah penyambung lidah rakyat," jelas Wakil Ketua MPR itu.
"Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ONH reguler naik tidak terlalu tinggi. Dan akhirnya diputuskanlah ONH reguler menjadi Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR tersebut.
Menurut Muzani, banyak rakyat Indonesia yang sudah mengantre puluhan tahun untuk naik haji adalah orang-orang kecil. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang sedikit demi sedikit menabung untuk berhaji di usia tuanya.
"Itu sebabnya Partai Gerindra akan terus berjuang untuk rakyat. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, kemiskinan terhapuskan, masalah stunting bisa diatasi. Karena itu Gerindra ingin agar pucuk pimpinan eksekutif dipegang kader terbaik Gerindra."
Baca Juga: Disebut Jokowi Bisa Maju Jadi Capres atau Cawapres 2024, AHY: Peluang Sejarah!
Berita Terkait
-
Dinilai Tidak Etis Oleh Rocky Gerung Karena Jadi Ketum PSSI, Jokowi Langsung Bela Erick Thohir
-
Jabat Waketum PSSI, Zainudin Amali Siap Mundur Sebagai Menteri Jika Diminta Jokowi
-
Sambutan Prabowo ke Relawan Joman: Bercanda Soal Kudeta hingga Merasa Jadi Muda
-
Merangkap Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir Diminta Jokowi Paparkan Rencana dan Target Pekan Depan
-
Disebut Jokowi Bisa Maju Jadi Capres atau Cawapres 2024, AHY: Peluang Sejarah!
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi