Ilustrasi Anies Baswedan. (Suara.com/Iqbal Asaputro)
Namun ia menegaskan tak ada satupun menko di kabinet Indonesia Maju yang pernah terpikir untuk mengubah konstitusi. Sebab, menurut dia, semua menteri di pemerintahan sudah diberi larangan untuk tidak berbicara terkait amandemen UUD 1945.
Sekadar informasi, saat ini ada empat kementerian koordinator di kabinet Jokowi, yakni Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dipimpin oleh Mahfud MD.
Lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Komentar
Berita Terkait
-
Profil Singkat 4 Menko Jokowi, Satu Orang Disebut Anies Mau Ubah Konstitusi
-
KPK Terus Selidiki Formula E, Sejumlah Elite Diperiksa Termasuk Anies Baswedan
-
Gibran Unggah Foto Coblos Anies 2024, Ada Apa?
-
CEK FAKTA: Bikin Seisi Gereja Ingin Mualaf, Anies Baswedan Ditegur Pendeta, Benarkah?
-
Lebih Besar dari Korupsi! Mahfud MD Tegaskan Transaksi Rp300 Triliun Adalah Money Laundering
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga