Ilustrasi Anies Baswedan. (Suara.com/Iqbal Asaputro)
Namun ia menegaskan tak ada satupun menko di kabinet Indonesia Maju yang pernah terpikir untuk mengubah konstitusi. Sebab, menurut dia, semua menteri di pemerintahan sudah diberi larangan untuk tidak berbicara terkait amandemen UUD 1945.
Sekadar informasi, saat ini ada empat kementerian koordinator di kabinet Jokowi, yakni Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dipimpin oleh Mahfud MD.
Lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Komentar
Berita Terkait
-
Profil Singkat 4 Menko Jokowi, Satu Orang Disebut Anies Mau Ubah Konstitusi
-
KPK Terus Selidiki Formula E, Sejumlah Elite Diperiksa Termasuk Anies Baswedan
-
Gibran Unggah Foto Coblos Anies 2024, Ada Apa?
-
CEK FAKTA: Bikin Seisi Gereja Ingin Mualaf, Anies Baswedan Ditegur Pendeta, Benarkah?
-
Lebih Besar dari Korupsi! Mahfud MD Tegaskan Transaksi Rp300 Triliun Adalah Money Laundering
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan