Suara.com - Ada sosok pengacara bernama Gindha Ansori di balik polemik Bima Yudho yang terseret kasus hukum usai mengkritik kinerja pemerintah Provinsi Lampung.
Diketahui bahwa Bima yang merupakan kreator konten di TikTok tersebut dilaporkan Gindha lantaran kritikannya dinilai memuat penghinaan.
Gindha melaporkan Bima atas konten kritik bertajuk 'Lampung Tak Maju-maju' sembari memberikan pandangannya yang berusaha menjawab kritikan Bima.
Sang advokat tersebut melalui akun TikTok pribadinya mengaku ingin memberi pelajaran ke Bima agar lebih berhati-hati saat melayangkan kritikan.
"Bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar, bagaimana menyampaikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang mantap," ujar Gindha.
Bagi Gindha, tak adil bila Bima mengkritik pemerintah Lampung karena beberapa proyek yang urung kunjung selesai. Pasalnya, Gindha menilai pemerintah Lampung seperti pemerintah di daerah lainnya sedang berada di fase pemulihan pascapandemi Covid-19.
"Karena semua ini, fenomena ini, problematika ini terjadi di semua daerah. Apalagi kita baru bangkit 2 tahun dari Covid, jadi wajar kemudian pembangunan terbatas, bos," tegasnya.
Menguliti sosok Gindha Ansori: Advokat yang aktif bermedia sosial
Buntut melaporkan Bima, Gindha sontak mendulang atensi publik yang mulai menguliti seluk-beluk tentang dirinya.
Baca Juga: Gaya Hijab Reihana Kepala Dinkes Provinsi Lampung Tuai Kritik, Warganet : Kayak Gedung Opera Sidney
Adapun pria yang berprofesi sebagai praktisi hukum tersebut bernama asli Gindha Ansori Wayka.
Gindha memiliki kehadiran yang cukup 'mampang' di media sosial. Sebab, dirinya aktif di Instagram, TikTok, bahkan hingga punya domain khusus situs pribadinya.
Mengutip situs resmi Gindha Ansori Wayka, Gindha merupakan alumnus Universitas Lampung Fakultas Hukum untuk program Sarjana sekaligus Magister.
Situs resmi Gindha juga diperuntukan bagi publik yang ingin menggali informasi lebih lanjut terkait jasa yang ditawarkan oleh dirinya.
Diketahui bahwa Gindha membuka sebuah firma hukum bersama rekannya yakni Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman Law Firm.
Selain menjalankan praktik hukum yang dikelola secara pribadi, Gindha juga aktif sebagai Ketua Koordinator Presidium Komite Pemantauan Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD).
Berita Terkait
-
Gaya Hijab Reihana Kepala Dinkes Provinsi Lampung Tuai Kritik, Warganet : Kayak Gedung Opera Sidney
-
Bak Kesal, Jawaban Gubernur Lampung Usai Ditanya Soal Bima Buat Netizen Meradang: Arogan Banget Jawabnya!
-
Reaksi Gubernur Lampung Jawab Soal Intimidasi Keluarga Bima Bikin Netizen Kesal: KPK Monggo
-
Wajah Panik Gubenur Lampung Ditanya Soal Intimidasi Orangtua TikToker Awbimax Disentil Warganet
-
Kasus Bima Yudho Saputro Semakin Meluas, Mahfud MD Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!