Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mempersiapkan skenario terbaik demi kenyamanan pemudik.
Menurutnya lonjakan pemudik jelang memasuki cuti bersama Idul Fitri 1444 H esok hari perlu dilakukan antisipasi.
Ia berujar mudik tahun ini bakal padat, mengingat tahun ini merupakan mudik pertama setelah PPKM.
"Sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurai kemacetan. Jangan sampai ada penumpukan kendaraan di beberapa titik rawan," kata Puan, Selasa (18/4/2023).
Meski menjadi mudik pertama setelah PPKM, Puan meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus Covid-19 selama masa libur Lebaran.
Apalagi, lanjut dia, saat ini tengah terjadi peningkatan kasus Covid-19.
"Perketat upaya pencegahan terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Pastikan selalu menerapkan protokol kesehatan saat bersilaturahmi bersama keluarga atau saat berada di tempat keramaian," ujar Puan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut ada 125 titik rawan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas di masa mudik lebaran Idul Fitri 2023.
Ratusan titik tersebut tersebar di jalur arteri atau non tol.
Baca Juga: Kocak! Lagi Perjalanan Mudik, Suami Tak Sadar Istri Turun dari Motor dan Ketinggalan di Brebes
"Khusus di jalur arteri atau non tol, Polri telah memetakan 125 titik rawan gangguan Kamseltibcarlantas," kata Listyo usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2023 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2023).
Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, kata Listyo, ia telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan hingga patroli atau turjawali.
"Tempatkan personel pada titik-titik tersebut guna melakukan turjawali," katanya.
Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengklaim hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Listyo, total personel yang diterjunkan mencapai 148.261 anggota gabungan. Mereka akan diseber di 2.787 pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu.
Operasi Ketupat 2023 berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 18 April hingga 1 Mei 2023.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi