Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan merayakan Lebaran di Solo, Jawa Tengah. Presiden pun mempersilakan staf Istana Kepresidenan RI untuk mudik ke kampung halaman dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga masing-masing.
Orang nomor satu di Indonesia ini hanya meminta didampingi perangkat sangat terbatas selama libur Lebaran. Bukan tanpa sebab, Presiden Jokowi menilai bahwa tahun ini pemerintah sudah tidak menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Karena itu, Jokowi mengharapkan para pegawai memanfaatkan momen ini untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudra di kampung masing-masing.
"Presiden minta perangkat sangat terbatas yang melekat," kata Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (20/4/2023).
"Tahun ini sudah tidak PPKM. Jadi Presiden berharap para pegawai menggunakan kesempatan tahun ini untuk berkumpul dengan keluarga atau yang mau mudik, silakan," sambungnya.
Sementara itu, Jokowi bakal merayakan hari kemenangan bersama istri, anak, menantu dan para cucu. Bahkan, Jokowi sekarang sudah berada di kota Solo.
Bey mengatakan, Presiden Jokowi selama di Solo juga tidak didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Padahal, selama ini kedua menteri itu biasa mendampingi Jokowi setiap berada di luar kota.
Meski sedang menjalani cuti bersama dengan keluarga di Surakarta, Jokowi juga tetap akan memantau dan menerima laporan dari para menteri terkait pelayanan mudik.
"Enggak. Pak Seskab dan Mensesneg juga dengan keluarga masing-masing. Presiden selama cuti bersama akan dengan keluarga, walaupun tetap memantau dan menerima laporan dari menteri, terutama terkait mudik," ujar Bey.
Baca Juga: Muhammadiyah Pastikan Lebaran Besok, Haedar Minta Umat Islam Mengedepankan Toleransi
Tahun ini merupakan pertama kalinya arus mudik berlangsung setelah pencabutan status PPKM. Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik akan melonjak hingga 45 persen menjadi 123 juta pemudik pada Lebaran 2023 dibandingkan 86 juta pemudik pada 2022. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Muhammadiyah Pastikan Lebaran Besok, Haedar Minta Umat Islam Mengedepankan Toleransi
-
Jelang Lebaran, Ayu Ting Ting Tanam Benang di Hidung agar Terlihat Mancung, Netizen Ramai Protes
-
Tak Didampingi Menteri dan Staf, Presiden Jokowi Kini Sudah di Solo
-
5 Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik Lebaran
-
Puncak Arus Mudik, Stok BBM di Pulau Jawa Dipastikan Aman
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara