Suara.com - Akun Facebook diduga peneliti BRIN sekaligus LAPAN bernama AP Hasanuddin viral lantaran menyebut akan membunuh umat Muhammadiyah.
Jepretan layar yang memerlihatkan komentar AP Hasanuddin tersebut kini tersebar lintas media sosial dari Facebook hingga Twitter.
"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? Banyak Bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu," tulis akun bernama AP Hasanuddin tersebut mengomentari tulisan dari akun eks Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Djamaluddin.
Tidak hanya itu, AP Hasanuddin juga menantang warganet untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib.
"Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman Pasal pembunuhan. Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," sambung akun terkait.
Hal ini lantas memicu hujatan dari warganet. Akun tersebut disebut sengaja memecah belah umat sekaligus cari perhatian di tengah suasana Lebaran.
"Laporkan lbh baik lagi," seubt warganet.
"Ini bener di-hack atau gimana?" sahut lainnya.
Sementara, pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi berharap, komentar provokatif segera diusut oleh pihak berwajib.
Baca Juga: Jadi Capres 2024, Hubungan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Berjarak?
"Saya masih berharap akun AP Hasanuddin ini kena hack, shg menulis komentar provokatif yang sangat offside. Semoga begitu, bukan tulisan asli. Sabar, tahan diri, serahkan kepada yang berwajib untuk menginvestigasi," tulis dia.
Sebelumnya, Thomas Djamaluddin juga viral karena menulis tanggapan terkait penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah yang berbeda dengan pemerintah.
"Sudah tidak taat keputusan pemerintah. Eh, masih minta difasilitasi tempat salat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis akun dalam jepretan layar itu.
Hal ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, sebelumnya Thomas turut memberikan keterangan terkait perbedaan penentuan Idul Fitri terjadi bukan karena metode hisab dan rukyat melainkan perbedaan kriteria yang dipedomani oleh tiap-tiap organisasi Islam, termasuk pemerintah.
Kriteria wujudul hilal digunakan Muhammadiyah, sedangkan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi keagamaan lain di Indonesia.
"Penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama. Rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru. Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria, sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat," katanya.
Berita Terkait
-
Viral Profesor BRIN Diduga Sindir Muhammadiyah, Sebut Tidak Taat Pemerintah
-
Jadi Capres 2024, Hubungan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Berjarak?
-
Tolenransi Beragama, Pecalang Bantu Jaga Sholat Idul Fitri di Denpasar
-
Ribuan Jamaah Muhammadiyah Melaksanakan Salat IdulFitri 1 Syawal 1444 Hijriah Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi
-
Pesan Menyentuh dari Ribuan Jemaah Muhammadiyah di Cimahi Usai Gelar Sholat Idul Fitri
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?