Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat perempuan yang berinisial V dan Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI). Wempi melayangkan gugatan tersebut ke dua pengadilan, yakni Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Gugatannya pada PN Jakpus tersebut terdaftar dengan nomor perkara 134/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Sedangkan, untuk perkara di PN Jaksel, tercatat dengan nomor 393/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.
Sementara itu, gugatan yang dilayangkan ke PN Jaksel, John Wempi Wetipo menggugat RSPI dengan total Rp 23 miliar.
Menurut pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, gugatan dilayangkan oleh Wamendagri setelah merasa terganggu dengan surat kelahiran anak yang dikeluarkan oleh RSPI.
Alasan Wempi melayangkan gugatan tersebut dikarenakan V sebelumnya membuat ancaman dan somasi terhadap John Wempi Wetipo karena telah menggunakan surat lahir yang menuliskan namanya.
Melalui gugatan tersebut, Wamendagri meminta ganti rugi dengan total Rp 23 miliar.
Lantas, seperti apakah profil Wamendagri John Wempi Wetipo yang gugat RSPI 23 miliar tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Profil Wamendagri John Wempi Wetipo
John Wempi Wetipo resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 15 Juni 2022 di Istana Negara.
Jabatan ini bukanlah jabatan pertama yang ia pegang di pemerintahan. Sebelumnya, pada 2019 Wempi sempat menjadi Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pria yang lahir di Jayawijaya, Papua, pada 15 September 1972 tersebut juga merupakan mantan Bupati Jayawijaya selama dua periode yakni periode 2008-2013 dan 2013-2018.
Selama Wempi menduduki jabatan sebagai Bupati Jayawijaya, ia pernah mendapatkan beragam penghargaan, salah satunya yakni dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana pada saat itu KPK memberikan penghargaan terkait dengan manajemen keuangan yang diterapkan oleh Wempi di kabupaten tersebut.
Atas prestasi yang ia raih tersebutlah yang menjadikan Wempi kembali terpilih untuk memimpin Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2013.
Pada tahun 2018, ia pun maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua dalam Pilkada. Namun, ia kalah suara oleh Lukas Enembe.
Mengawali kariernya, Wempi mulanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk periode 1996-1998. Kemudian, Wempi menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk tahun 1998-2006.
Berita Terkait
-
Hari Sumpah Pemuda, Wamendagri Pimpin Upacara dari Bawah Laut Tanjung Kayu Batu, Papua
-
Presiden Jemput Cucu Kelima, Bobby Nasution Ungkap Nama Anak Ketiganya
-
Usul Pelantikan Tiga Pj Gubernur Baru DOB Digelar di Papua, Wamendagri: Kami Minta Presiden Jokowi Hadir
-
Apresiasi Dukungan Pembentukan DOB Papua Tengah, Wamendagri: Yang Menerima Maupun yang Menolak Sudah Waktunya Bersatu
-
Wamendagri Tekankan Pentingnya ASN Jaga Integritas
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling