Suara.com - Semakin banyak pejabat negara yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca dirinya atau anggota keluarganya melakukan flexing di media sosial. Aksi ini mencuat dinilai khususnya sejak kasus penganiayaan anak pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy S.
Harta kekayaan Rafael Alun dinilai tidak selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK. Sejak saat itu, pejabat yang diperiksa KPK bermunculan yang beberapa diantaranya yakni Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto, Sekda Riau, dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut deretan pejabat negara yang dipanggil KPK buntut kekayaan tak wajar.
1. Bupati Pandeglang Irna Narulita
Irna Narulita menjabat jabatan itu sejak 23 Maret 2016. Sebelumnya, Irna merupakan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2016.
Irna dipanggil KPK untuk mengklarifikasikan harta kekayaannya di LHKPN yang mencapai Rp62,5 miliar. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Irna juga sempat didemo mahasiswa karena menganggarkan pembelian sepeda listrik dengan nilai yang fantastis yakni sebesar Rp38 miliar.
"Semua informasi yang kita terima, ya, nanti kita klarifikasi termasuk harta kekayaan diduga tidak wajar, ya nanti kita tanya (periksa)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/5/23).
2. Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Andhi Pramono juga disorot karena putrinya memamerkan harta kekayaan di media sosial. Harta tersebut seperti jaket Balenciaga Rp22 juta, jepit rambut Versace Rp2,5 juta, dan lain sebagainya.
Baca Juga: 4 Fakta Pemeriksaan Kadinkes Lampung Reihana: Dulu Koar-koar Kemewahan, Kini Diam Seribu Bahasa
LHKPN Andhi pada periode 2022 sebesar Rp13,7 miliar. KPK pun memeriksanya pada Rabu (26/4/23).
"Hanya sampaikan data-data kelengkapan saja. Belum ada yang naik ke penyidikan," ujar Andhi meninggalkan gedung KPK, Rabu (26/4) malam.
3. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Eko Darmanto diperiksa KPK terkait harta kekayaannya. Eko turut menjadi sorotan pasca pamer di media sosial dan mendapat kritikan dari masyarakat. Akhirnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan pun mencopot Eko Darmanto dari jabatannya.
“Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pag ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK.
4. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra
Berita Terkait
-
4 Fakta Pemeriksaan Kadinkes Lampung Reihana: Dulu Koar-koar Kemewahan, Kini Diam Seribu Bahasa
-
Kadinkes Lampung Reihana Irit Bicara Usai Diperiksa 3 Jam di KPK: Tolong Kasih Saya Jalan
-
Penuhi Panggilan KPK, Kadinkes Lampung Reihana Ngumpet di Balik Majalah
-
Intip Lagi, Daftar Harta Kekayaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
-
Jejak Dinasti Politik Keluarga Bupati Pandeglang, Next Anak Maju Pilkada?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid