Suara.com - Semakin banyak pejabat negara yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca dirinya atau anggota keluarganya melakukan flexing di media sosial. Aksi ini mencuat dinilai khususnya sejak kasus penganiayaan anak pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy S.
Harta kekayaan Rafael Alun dinilai tidak selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK. Sejak saat itu, pejabat yang diperiksa KPK bermunculan yang beberapa diantaranya yakni Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto, Sekda Riau, dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut deretan pejabat negara yang dipanggil KPK buntut kekayaan tak wajar.
1. Bupati Pandeglang Irna Narulita
Irna Narulita menjabat jabatan itu sejak 23 Maret 2016. Sebelumnya, Irna merupakan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2016.
Irna dipanggil KPK untuk mengklarifikasikan harta kekayaannya di LHKPN yang mencapai Rp62,5 miliar. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Irna juga sempat didemo mahasiswa karena menganggarkan pembelian sepeda listrik dengan nilai yang fantastis yakni sebesar Rp38 miliar.
"Semua informasi yang kita terima, ya, nanti kita klarifikasi termasuk harta kekayaan diduga tidak wajar, ya nanti kita tanya (periksa)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/5/23).
2. Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Andhi Pramono juga disorot karena putrinya memamerkan harta kekayaan di media sosial. Harta tersebut seperti jaket Balenciaga Rp22 juta, jepit rambut Versace Rp2,5 juta, dan lain sebagainya.
Baca Juga: 4 Fakta Pemeriksaan Kadinkes Lampung Reihana: Dulu Koar-koar Kemewahan, Kini Diam Seribu Bahasa
LHKPN Andhi pada periode 2022 sebesar Rp13,7 miliar. KPK pun memeriksanya pada Rabu (26/4/23).
"Hanya sampaikan data-data kelengkapan saja. Belum ada yang naik ke penyidikan," ujar Andhi meninggalkan gedung KPK, Rabu (26/4) malam.
3. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Eko Darmanto diperiksa KPK terkait harta kekayaannya. Eko turut menjadi sorotan pasca pamer di media sosial dan mendapat kritikan dari masyarakat. Akhirnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan pun mencopot Eko Darmanto dari jabatannya.
“Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pag ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK.
4. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra
Berita Terkait
-
4 Fakta Pemeriksaan Kadinkes Lampung Reihana: Dulu Koar-koar Kemewahan, Kini Diam Seribu Bahasa
-
Kadinkes Lampung Reihana Irit Bicara Usai Diperiksa 3 Jam di KPK: Tolong Kasih Saya Jalan
-
Penuhi Panggilan KPK, Kadinkes Lampung Reihana Ngumpet di Balik Majalah
-
Intip Lagi, Daftar Harta Kekayaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
-
Jejak Dinasti Politik Keluarga Bupati Pandeglang, Next Anak Maju Pilkada?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW