Menurut dia, institusi politik yang memeras, menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, atau satu grup dan atau pada satu kelompok saja.
Alhasil, lanjut Anies, kekuasaan tidak dibagikan secara merata pada seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya aturan hukum bisa dengan mudah untuk ditekuk dan menguntungkan pihak yang ada dalam lingkar kekuasaan.
Pemerintah pusat monopoli proyek pemerintah daerah
Dalam kesempatan berbeda, yakni ketika menemui relawannya di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, pada Minggu (21/5/2023), Anies menyinggung mengenai sejumlah proyek pemerintah daerah yang diambilalih pemerintah pusat.
Meski tidak memberikan contoh proyek yang dimaksud, Anies menyatakan cara yang demikian kurang tepat.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengawasi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikan sebuah proyek.
Dalam waktu yang bersamaan, papar Anies, pemerintah pusat juga harus mengawasi agar proyek tersebut terlaksana dengan baik.
Mafia merajalela di Indonesia
Masih dalam acara yang sama, Anies menyinggung mengenai mafia yang merajalela di Indonesia, utamanya di institusi pemerintah.
Baca Juga: PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
Ia menyebut beberapa, di antaranya mafia tanah, mafia perekrutan pekerja migran, mafia pajak hingga mafia proyek pemerintah seperti mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Menurut Anies, cara kerja mafia adalah bekerja dengan melakukan penyimpangan dengan cara-cara yang sangat halus.
Pemerintah intervensi penentuan capres
Anies juga sempat menyinggung mengenai intervensi pemerintah dalah penetapan calon presiden di Pilpres 2024.
Meski tidak menyebut capres mana yang dimaksud, Anies mengatakan negara atau pemerintah harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk siapa saja sosok yang akan diduking menjadi presiden selanjutnya.
Menurut dia, negara harus memberikan kesempatan pada salah satu pihak yang ingin memperjuangkan calonnya, bukan malah menghalanginya.
Berita Terkait
-
PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
-
Drama Tiga Babak Kritikan BEM UI Soal Jokowi Milik Parpol Bukan Rakyat
-
Jokowi Kedatangan Tamu Tokoh Nasional, Ternyata Ini yang Dibahas
-
Akui Lebih Percaya Jokowi, Desmond Gerindra: Sudah Banyak Megawati Bohongin Pak Prabowo
-
Hadiri Pertemuan Relawan, Ini Pesan Perubahan dari Anies Baswedan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP