Menurut dia, institusi politik yang memeras, menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, atau satu grup dan atau pada satu kelompok saja.
Alhasil, lanjut Anies, kekuasaan tidak dibagikan secara merata pada seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya aturan hukum bisa dengan mudah untuk ditekuk dan menguntungkan pihak yang ada dalam lingkar kekuasaan.
Pemerintah pusat monopoli proyek pemerintah daerah
Dalam kesempatan berbeda, yakni ketika menemui relawannya di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, pada Minggu (21/5/2023), Anies menyinggung mengenai sejumlah proyek pemerintah daerah yang diambilalih pemerintah pusat.
Meski tidak memberikan contoh proyek yang dimaksud, Anies menyatakan cara yang demikian kurang tepat.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengawasi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikan sebuah proyek.
Dalam waktu yang bersamaan, papar Anies, pemerintah pusat juga harus mengawasi agar proyek tersebut terlaksana dengan baik.
Mafia merajalela di Indonesia
Masih dalam acara yang sama, Anies menyinggung mengenai mafia yang merajalela di Indonesia, utamanya di institusi pemerintah.
Baca Juga: PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
Ia menyebut beberapa, di antaranya mafia tanah, mafia perekrutan pekerja migran, mafia pajak hingga mafia proyek pemerintah seperti mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Menurut Anies, cara kerja mafia adalah bekerja dengan melakukan penyimpangan dengan cara-cara yang sangat halus.
Pemerintah intervensi penentuan capres
Anies juga sempat menyinggung mengenai intervensi pemerintah dalah penetapan calon presiden di Pilpres 2024.
Meski tidak menyebut capres mana yang dimaksud, Anies mengatakan negara atau pemerintah harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk siapa saja sosok yang akan diduking menjadi presiden selanjutnya.
Menurut dia, negara harus memberikan kesempatan pada salah satu pihak yang ingin memperjuangkan calonnya, bukan malah menghalanginya.
Berita Terkait
-
PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
-
Drama Tiga Babak Kritikan BEM UI Soal Jokowi Milik Parpol Bukan Rakyat
-
Jokowi Kedatangan Tamu Tokoh Nasional, Ternyata Ini yang Dibahas
-
Akui Lebih Percaya Jokowi, Desmond Gerindra: Sudah Banyak Megawati Bohongin Pak Prabowo
-
Hadiri Pertemuan Relawan, Ini Pesan Perubahan dari Anies Baswedan
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!