Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Alexander Marwata: Nggak Mikirin dan Enggak Berharap Diperpanjang!

Suara.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tak peduli dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikabulkan MK soal masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

"Saya enggak mikirin dan enggak berharap diperpanjang," kata Alex dihubungi wartawan Kamis (25/5/2023).

Alex menegaskan dirinya tidak ikut bersama Ghufron mengajukan gugatan ke MK agar masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.

"Saya enggak ikut-ikutan mengajukan permohonan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Alex memilih tidak berkomentar lebih jauh soal putusan MK tersebut, terlebih menurutnya, dia sudah dua kali menjabat sebagai pimpinan KPK.

"Halah. Lah, saya sudah lebih 5 tahun di KPK. Sudah siap-siap pensiun akhir tahun ini. Apa yang saya komentari?" tuturnya.

Dikabulkan MK

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Putusan itu dibacakan langsung Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (25/5/2023).

Baca Juga: Siapa Nurul Ghufron? Sosok di Balik Keputusan Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

"Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

Dalam putusan MK menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan,' bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 pada proses pemilihan," ujar Anwar.

Pada putusan selanjutnya, MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipiih kembali hanya untuk sekali masa jabatan', bertentangan dengan UUD 1945.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," katanya.