Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, bahwa partainya berharap Presiden RI Joko Widodo memang tak bersikap netral di Pemilu 2024. Menurutnya, memang Jokowi perlu cawe-cawe agar Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
"PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu. Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva kepada wartawan, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya, Presiden harus mengajak KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersikap mandiri, menjaga kualitas dan integritasnya agar pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan secara demokratis.
"Di samping itu juga mesti mengajak partai politik, masyarakat, lembaga pemantau pemilu, dan kekuatan civil society untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan menjadi dasar legitimasi politik di pemerintahan ke depan," tuturnya.
Di sisi lain, soal Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024, secara yuridis, kata Viva, tidak ada aturan dan Undang-Undang yang dilarang, terutama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," papar dia.
Kemudian, Viva menyampaikan, untuk mekanisme, prosedur, dan proses Pilpres sudah jelas diatur di Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurutnya, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di DPR RI.
"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan, atau intervensi penjegalan," katanya.
Baca Juga: 4 Partai Politik Dukung Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres, PPP: Bukan yang Harus Dilarang
"Jika Pak Jokowi diundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan tukar pikiran masak dilarang sih? Jangan politik baper dong, hehe," sambungnya.
Anies Khawatir Penjegalan
Sebelumnya, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengatakan, ada pihak yang merasa khawatir dijegal setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal cawe-cawe di Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Mantan Mendikbud tersebut pada Selasa (30/5/2023).
"Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan," kata Anies di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jakarta Selatan.
Selain itu, Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaran Pemilu 2024 yang tidak adil.
Berita Terkait
-
Tegas! Polri Siap Berantas Siapa Saja yang Terlibat TPPO
-
Heboh Soal 'Cawe-Cawe' Jokowi di Pilpres 2024, Anies Dipastikan Gagal Nyapres Jika PK Moeldoko Disiasati Dimenangkan MA
-
Tanda Tanya Sosok Cawapres Anies, Siapa Sebenarnya Tokoh Kejutan Itu?
-
Duet Airlangga-Zulhas Mulai Bias, PAN Evaluasi Tawaran
-
Tanpa Sandi, Tiga Partai Pendukung Anies Baswedan Usulkan 3 Nama Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas