Rakernas Digelar saat HUT Proklamator, Djarot Ungkit Impian Sukarno: PDIP Ingin Tak Ada Lagi Rakyat Miskin di Indonesia

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Steering Committee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan, bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP merupakan bentuk konsolidasi partai dalam pemikiran serta program-program ideologis yaitu Pancasila. Menurutnya, PDIP menerjemahkan ideologi Pancasila dalam bentuk program dan kebijakan.

Untuk itu, Rakernas PDIP bakal mengusung tema yakni 'Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara'. Tema ini merujuk semangat mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 34 ayat 1.

"Karena Rakernas ini akan dibuka tanggal 6 Juni yaitu hari lahir Bung Karno. Berarti kalau Bung Karno masih diberikan hidup usianya sudah 122 tahun," kata Djarot dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Jadi ulang tahun Bung Karno yang ke 122, maka kita akan menerjemahkan cita-cita Bung Karno ketika mendeklarasikan Indonesia Merdeka dan ketika menggali Pancasila, apa cita-cita beliau, beliau sampaikan bahwa di dalam Indonesia Merdeka itulah tidak ada kemiskinan bagi rakyat kita," sambungnya.

Ia pun mengatakan, kalau PDIP telah memiliki komitmen untuk menghadapi 2024. Terlebih PDIP berkomitmen tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di seluruh daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari partainya.

"Kita berkomitmen tahun 2024 seluruh kepala daerah dari PDIP akan betul-betul bekerja, berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan esktrem di wilayahnya," tuturnya.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, seluruh kepala daerah dari PDIP berjalan secara berkesinambungan menuju tahun 2024, agar tidak ada kemiskinan di Indonesia.

"Berarti 10,12,13 tahun yang akan datang 0 persen. Tahun 2024 kemiskinan ekstrem yang sekarang ini kurang lebih 1,5 persen itu 0 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada Rakernas III PDIP ini juga ada testimoni serta sharing beberapa kepala daerah yang konsisten untuk melaksanakan perintah partai.

Baca Juga: Klaim Cuma PDIP yang Bela Jokowi Dikritik Cawe-cawe, Hasto Sindir: Mana yang Lain?

Mulai dari, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu , Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim.

"Seluruh kepala daerah itu diperintahkan PDI Perjuangan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada budgeting. Budgeting itu harus berpihak kepada rakyat miskin. Anggaran juga harus mampu menciptakan lapangan kerja. Anggaran juga harus pro empowerment, berpihak untuk memberdayakan rakyat di wilayah masing-masing," katanya.

"Ini materinya, kemudian tidak kalah penting kita juga akan mengonsolidasikan pemenangan Pileg dan Pilpres, makanya sifatnya tertutup," sambungnya.