Sebelumnya, Partai Demokrat berencana melakukan evaluasi, apabila Anies Baswedan tidak kunjung melakukan dekalarasi cawapres hingga Juni ini. Menurut Demokrat, deklarasi pasangan capres dan cawapres teramat penting.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Diketahui saat ini elektabilitas Anies mengalami kemerosotan di hasil survei. Menurut Andi hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," tutur Andi
Andi mengatakan akan menjadi berar jika perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," kata Andi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre