Pakar Politik Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Lebih Baik Dibanding Terbuka, Ini Alasannya

Suara.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut sistem proporsional tertutup lebih baik dibanding terbuka.

Hal itu dia sampaikan berdasarkan penelitian dan evaluasi Pemilu 2019. Menurut dia, ada kekeliruan perihal anggapan buruknya sistem pemilu proporsional tertutup.

Hasil penelitian yang dilakukan Siti Zuhro menunjukkan bahwa tujuan penerapan proporsional terbuka yang dianggap akan memberikan ruang pemilih untuk memilih calonnya tidak benar-benar terwujud.

"Argumen bahwa proporsional terbuka akan mendorong pemilih untuk memilih wakilnya atas dasar preferensi atau pengetahuannya, ternyata juga tidak terbukti," kata Siti dalam diskusi publik yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Rabu (7/6/2023).

Bahkan, lanjut dia, sebagian besar pemilih justru kesulitan dalam menentukan pilihan. Masyarakat disebut kurangnya memiliki preferensi sehingga pada akhirnya memilih lambang partai atau calon nomor urut satu.

Calon dengan nomor urut di bawah atau lebih dari lima, disebut tetap berpotensi menang jika mendapatkan suara terbanyak di internal partai pada suatu daerah pemilihan. Namun, mayoritas pemilih tetap memilih calon dengan nomor urut teratas.

"Pada kasus Pemilu 2019, dari 575 kursi yang diperebutkan, hampir 63 persen jatuh pada caleg dengan nomor urut satu," tambah Siti.

Dengan begitu, Siti Zuhro menyebut evaluasi yang komperehensif menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup lebih baik dibanding terbuka.

"Ternyata dari sisi positifnya menunjukkan bahwa kebaikan proporsional terbuka masih kalah jauh dibandingkan dengan kebaikan proporsional tertutup," tegas Siti.

Baca Juga: Beda Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka

"Jadi, ini sama sekali tidak ada nuansa politik ya karena ini tahun politik, tapi ini hasil kajian tahun 2019, jadi segera setelah pemilu," tandas dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi diketahui telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.