Kompolnas Turun Tangan di Kasus Viral Bripka Andry Ngaku Setor Uang Ratusan Juta ke Atasan

Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun tangan terkait kasus Bripka Andry Darmairawan setor uang ratusan juta ke atasannya.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Riau terkait kasus tersebut.

"Dalam proses Polda Riau, Kompolnas melakukan koordinasi dan komunikasi ke Polda Riau," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Kompolnas dalam hal ini membantu memastikan kebenaran dugaan setoran uang tersebut. Sebab, Yusuf menyebut Kompolnas tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan.

"Yang dilakukan kompolnas berkoordinasi dengan pengawas internal baik Itwasda maupun Propam Polda Riau," lanjut dia.

Diduga Ada Gratifikasi

Sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) menilai kasus Bripka Andry Darmairawan menyetor uang ratusan juta ke atasan merupakan kasus dugaan gratifikasi.

"Praktik ini bisa dikualifikasikan sebagai praktik gratifikasi yang menahun," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Sugeng menyebut kasus ini bak kasus gunung es gratifikasi di kepolisian. Mengingat, Bripka Andry tidak mungkin memiliki gaji hingga ratusan juta.

Baca Juga: Curhat Brimob Riau Setor Uang ke Komandan, Polri Siap Lindungi Bripka Andry Jika Merasa Terancam

"Jumlah setoran kepada yang melebihi penghasilan resminya pasti akan menuntut Bripka Andry serta anggota lainnya (berjumlah 6 orang)akan jumpalitan mencari dana bahkan dari sumber yang," sebut Sugeng.

Oleh sebab itu, Sugeng mendesak Kapolri untuk memberantas praktik-praktik semacam ini. Dia juga mendorong Polda Riau untuk menonaktifkan Kompol Petrus Hottiner Simamora yang diduga atasan Bripka Andry yang menerima setoran.

Polri Bakal Kasih Bantuan

Polri mengklaim siap melindungi Bripka Andry Darmairawan apabila merasa terancam usai mengungkap terkait adanya dugaan setoran uang Rp650 juta ke atasannya Danyon B Pelopor Polda Riau Kompol Petrus Hottiner Simamora.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi pihak menampung yang membutuhkan.

"Kami belum tahu minta perlindungan apa, apakah ada ancaman atau bagaimana? Tapi prinsipnya adalah perlindungan itu adalah tugas kami, tugas kepolisian," kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).