Suara.com - Bulan Juni ternyata menyimpan sebuah sejarah yang panjang sehingga bulan ini punya julukan 'Bulan Bung Karno'.
Kini, Bulan Bung Karno turut dirayakan oleh berbagai lini masyarakat terutama para politisi dari berbagai parpol, terutama PDI Perjuangan (PDIP) yang diisukan bakal mengumumkan cawapres Ganjar Pranowo dalam bulan ini.
Adapun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada hari ini, Sabtu (24/6/2023) dipadati dengan kader PDIP yang merayakan perayaan Puncak Bulan Bung Karno.
Puncak acara akan diisi oleh pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, kemudian pidato dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Berkaca dari meriahnya perayaan Bulan Bung Karno, seperti apa sejarah bulan historis ini?
Sejarah Bulan Bung Karno: Bulan kaya akan peristiwa sejarah
Bulan Bung Karno, begitulah namanya. Bulan Juni terdapat segudang peristiwa sejarah yang melibatkan sang Bapak Proklamator sekaligus Presiden RI pertama, yakni Soekarno.
Pertama, bulan Juni merupakan bulan kelahiran Bung Karno. Adapun Ir Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur.
Sosok ayah Megawati Soekarnoputri tersebut lahir dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai.
Baca Juga: Megawati: Kalau Pilih Pemimpin Jangan Cuma Lihat Tampangnya
Bulan diperingatinya Hari Lahir Pancasila
Selain kelahiran Soekarno, Hari Lahir Pancasila juga ada di bulan Juni, tepatnya tanggal 1. Hal tersebut lantaran tanggal 1 Juni bertepatan saat sidang BPUPKI.
Soekarno dalam sidang tersebut menyampaikan pidato yang bertajuk “Lahirnya Pancasila” berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai konsep awal Pancasila.
Sosok yang memberi judul pidato tersebut tak lain adalah Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Bulan wafatnya Ir Soekarno
Sang Presiden RI pertama tak hanya lahir tetapi juga wafat di bulan ini. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
Berita Terkait
-
Megawati: Kalau Pilih Pemimpin Jangan Cuma Lihat Tampangnya
-
Sapaan Khusus Puan ke Ganjar di Puncak Bulan Bung Karno: Yang Paling Istimewa Buat Saya
-
Deretan Ketua Umum Parpol yang Hadir di Puncak Bulan Bung Karno, Tak Ada Surya Paloh
-
Megawati Singgung PAN-Golkar-PKB Belum Masuk Koalisi Dukung Ganjar: Mau Ikut Boleh, Gak Ikut...
-
Di Hadapan Puluhan Ribu Kader PDIP, Ganjar Komitmen Lanjutkan Program Presiden Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu