Suara.com - Sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengklaim sebagai Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulo Gadung secara sepihak menutup rumah pemotongan hewan unggas (RPHU) yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Dalam surat edaran yang mereka keluarkan, penutupan tersebut dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Adha, Selasa-Jumat (27-30/6/2023).
Hal tersebut menuai protes dari sejumlah pedagang ayam potong. Salah satunya yakni Okki Susanto.
Okki mengatakan, usaha orang tuanya dipaksa tutup oleh Ormas. Padahal sebelum penutupan, pihaknya tidak diajak dalam musyararah terkait hal tersebut.
“Tiba-tiba beberapa hari lalu, dapat surat edaran gini. Padahal musyawarahnya saja gak diundang,” cuit Okki dalam akun Twitternya, yang dikutip Jumat (30/6/2023).
Dalam surat edaran tersebut, nampak ditandatangani oleh orang yang mengatasnamakan perwakilan pedagang ayam eceran Pulo Gadung.
Salah satu nama yang tercantum yakni Sumanto. Sumanto menandatangani surat tersebut di atas setempel atau cap yang bertulis arisan paguyuban pedagang ayam potong Taruna RW 10, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Disebelah kanan tandatangan Sumanto juga tepampang tandatangan perwakilan pedagang lainnya dengan cap keluarga besar pedagang ayam Ponorogo.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, DKPKP DKI Jakarta, Renova Ida Siahaan menyayangkan peristiwa tersebut. Ormas menurutnya tidak berhak melakukan penutupan lantaran RPH tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“RPH kami kan RPH pemerintah. Pada dasarnya kita RPHU tidak libur ya, seperti itu jadi ormas ini memaksa para pedagang libur ya pedagang ketakutan dong,” kata Ida, saat dikonfirmasi, Jumat.
Ida mengaku, perkara ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Cakung. Lantaran saat penutupan sepihak itu, para pedagang diduga mendapat tindakan kekerasan.
“Sudah dilaporkan. Sudah masuk dalam penanganan Polsek Cakung Jakarta Timur,” ungkap Ida.
Ida menganggap, aksi penutupan sepihak ini sangat merugikan masyarakat terlebih terhadap para pelaku usaha ayam potong.
“Menghambat pelayanann masyarakat, merugikan pelaku usaha pedagang disana, ketersediaan ayam jadi terganggu. Artinya mereka mengajak orang demo,” tutup Ida.
Berita Terkait
-
Ibu-ibu Serbu Mapolres Purwakarta Pagi Tadi, Ada Apa?
-
Jelang Hari Raya Idul Adha, Harga Daging Ayam Capai Rp 50 Ribu Per Kilogram
-
Pengusaha Ayam Potong Gelar Aksi Konvoi dari Purwakarta ke Jakarta Karena Ini
-
Dua Kelompok Ormas Bentrok Di Cilincing, Polisi Periksa 9 Saksi
-
Diadang! Sejumlah Pria Diduga Anggota Ormas Intimidasi Jurnalis saat Meliput Pemukiman Warga di Kolong Tol Angke Jakbar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!