Suara.com - Setelah melakukan proses klarifikasi buntut dianggap menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres, PDI Perjuangan (PDIP) akan menentukan nasib Effendi Simbolon, akan diberikan sanksi atau tidak, dalam rapat dewan pimpinan pusat partai.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai Effendi menjalani proses klarifikasi oleh DPP PDIP terkait pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," kata Hasto.
Menurutnya, dalam mekanisme partai sendiri sebenarnya ada dua jalur yakni pertama rapat DPP kemudian diteruskan klarifikasi, dan ke dua klarifikasi diteruskan dengan rapat DPP.
"Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," tuturnya.
Untuk selanjut, Hasto menjelaskan, apa yang ada dalam proses klarifikasi akan ditindaklanjuti lewat laporan dalam rapat DPP partai.
Namun, dalam proses tadi, kata Hasto, Effendi sendiri sebenarnya sudah bersifat objektif dengan justru mengkritisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat.
"Ya itu sudah dilakukan suatu klarifikasi. Kami akan melaporkan di dalam rapat DPP partai. Tapi dengan penjelasan tadi, ternyata kan juga sangat objektif pandangan-pandangan yang diterima DPP partai, dewan kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan," tuturnya.
Baca Juga: Malah Beri Sinyal Dukung Prabowo, Ini Profil Kader PDIP Effendi Simbolon
"Karena pertahanan ini kan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan mirage," sambungnya.
Panggilan
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, resmi menghadiri panggilan DPP PDIP bidang Kehormatan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Ia datang untuk penuhi panggilan klarifikasi soal pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Effendi tiba di Kantor DPP PDIP pada pukul 12.53 WIB. Dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dengan plat B 1316 RFN.
Ia datang tanpa menyapa awak media dan langsung bergegas masuk ke dalam gedung Kantor DPP PDIP. Tampak ia datang dengan menggunakan pakaian kemeja rapih berwarna hitam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku