Suara.com - Setelah melakukan proses klarifikasi buntut dianggap menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres, PDI Perjuangan (PDIP) akan menentukan nasib Effendi Simbolon, akan diberikan sanksi atau tidak, dalam rapat dewan pimpinan pusat partai.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai Effendi menjalani proses klarifikasi oleh DPP PDIP terkait pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," kata Hasto.
Menurutnya, dalam mekanisme partai sendiri sebenarnya ada dua jalur yakni pertama rapat DPP kemudian diteruskan klarifikasi, dan ke dua klarifikasi diteruskan dengan rapat DPP.
"Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," tuturnya.
Untuk selanjut, Hasto menjelaskan, apa yang ada dalam proses klarifikasi akan ditindaklanjuti lewat laporan dalam rapat DPP partai.
Namun, dalam proses tadi, kata Hasto, Effendi sendiri sebenarnya sudah bersifat objektif dengan justru mengkritisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat.
"Ya itu sudah dilakukan suatu klarifikasi. Kami akan melaporkan di dalam rapat DPP partai. Tapi dengan penjelasan tadi, ternyata kan juga sangat objektif pandangan-pandangan yang diterima DPP partai, dewan kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan," tuturnya.
Baca Juga: Malah Beri Sinyal Dukung Prabowo, Ini Profil Kader PDIP Effendi Simbolon
"Karena pertahanan ini kan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan mirage," sambungnya.
Panggilan
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, resmi menghadiri panggilan DPP PDIP bidang Kehormatan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Ia datang untuk penuhi panggilan klarifikasi soal pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Effendi tiba di Kantor DPP PDIP pada pukul 12.53 WIB. Dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dengan plat B 1316 RFN.
Ia datang tanpa menyapa awak media dan langsung bergegas masuk ke dalam gedung Kantor DPP PDIP. Tampak ia datang dengan menggunakan pakaian kemeja rapih berwarna hitam.
Belum diketahui, Effendi akan dimintai klarifikasi berapa lama. Proses tersebut dilakukan secara tertutup.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan