Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono turut menyoroti persoalan ajudan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dengan wartawan. Ia menyesalkan para pengawal Heru yang kerap menghalangi wawancara dan bersikap arogan terhadap para jurnalis.
Gembong mengatakan memang ajudan memiliki tugas untuk mengawal dan memastikan keamanan orang nomor satu di DKI itu. Namun, tidak seharusnya para ajudan menghalang-halangi wartawan untuk mewawancarai Heru secara berlebihan.
"Yah secara seharusnya, bahwa jabatan gubernur melekat pada ajudan ajudan, iya. Tapi ajudan tidak boleh menghambat komunikasi antara pejabat dengan wartawan," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, keterbukaan informasi yang dilakukan para pejabat melalui kegiatan wawancara dengan jurnalis sangat penting. Apalagi, Heru memiliki tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan di ibu kota.
"Karena di era keterbukaan seperti ini memang komunikasi timbal balik antara pejabat dan wartawan harus terbuka lebar," ucapnya.
Ia pun mengaku bakal membicarakan persoalan ini dengan Heru Budi secara langsung. Diharapkan segera dilakukan evaluasi agar nantinya pengamanan terhadap Heru tetap dijalankan tanpa menganggu masyarakat memperoleh informasi melalui media massa.
"Prinsip dasarnya itu jangan sampai terjadi jurang pemisah antara Pj dengan masyarakat dan media. Ini jadi jangan ada jurang pemisah. Maka efeknya tidak baik," pungkasnya.
Ajudan Heru Budi Intimidasi Wartawan
Sebelumnya, penjagaan ajudan Heru Budi diprotes para jurnalis di Balai Kota DKI. Pasalnya, para ajudan ini dianggap berlebihan saat mengawal Heru.
Salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis Suara.com, Fakhri saat meliput agenda kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Bali pada Senin (10/7/2023) di ruang pola Balai Kota DKI.
Usai acara penandatanganan kerja sama kedua daerah itu, para jurnalis menunggu Heru Budi bersama Gubernur Bali, I Wayan Koster di titik konferensi pers. Awalnya, dipasang garis pembatas untuk memisahkan jurnalis dengan para pejabat yang akan menyampaikan keterangan.
Dorong hingga Bentak Wartawan
Karena garis pembatas kurang panjang, pihak Pemprov DKI menambah pembatas tambahan. Namun, petugas memasangnya lebih mundur dari garis sebelumnya.
Akibatnya, sejumlah wartawan yang sudah sesuai garis awal jadi melewati pembatas. Jurnalis suara.com yang masih berada sejajar di garis awal mendadak didorong oleh salah satu ajudan Heru.
"Mundur, mundur," ujar ajudan Heru itu sambil mendorong bahu Fakhri.
Berita Terkait
-
Efek Dipanggil DPP PDIP, Effendi Simbolon Kini Irit Bicara dan Cuma Geleng-geleng Kepala Saat Ditanya Wartawan
-
Peluang PDIP Kerja Sama Gerindra Masih Terbuka Lebar, Eriko Sutarduga: Tapi Mas Ganjar Capresnya
-
Pertemuan dengan Megawati Tinggal Tunggu Kabar, Cak Imin Bakal Bahas Peluang PKB-PDIP Koalisi?
-
Terbongkar, Lewat Hasto PDIP Ajak PKB Gabung Koalisi Pilpres 2024, Cak Imin Akan Temui Megawati
-
Ajakan Koalisi dengan PDIP Masih Gantung, PKB Tegaskan Punya Proposal Cak Imin Jadi Cawapres
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo